Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1998

Menemukan 432 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 162 Tahun 1998
Penunjukan Pengacara Dan Penasehat Hukum Indonesia Untuk Membantu Satuan Tugas Khusus Masalah Pulau Ligitan Dan Pulau Sipadan Di Mahkamah Internasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 163 Tahun 1998
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Pendidikan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 164 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-Pare

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 166 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batui

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 168 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka Dan Kendari

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 169 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Betano, Natarbora Dan Viqueque

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 170 Tahun 1998
Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas Dan Barito

Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 1998
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang

Perekonomian

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan