Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

Menemukan 189 peraturan dalam 0,015 detik

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1997

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Download :
UU Nomor 11 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 46 Th 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1997

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988
PP No. 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan
PP No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Download :
PP No. 41 Th 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 21 Tahun 1997

Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

Download :
Keputusan_Presiden_no_21 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 26 Tahun 1997

Klasifikasi Dan Dispenda Jalan Daerah Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

Lalu Lintas, Jalan

Download :
PERDA-26-1997-KLARIFIKASI-DAN-DISPENSASI.pdf

Abstrak

klasifikasi dan dispenda jalan

1997

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.1998/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Klasifikasi Dan Dispenda Jalan Daerah Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang

ABSTRAK:

a. Sejalan dengan perkembangan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkau II Ujung Pandang sebagai Kota Raya Metropolitan, maka Jalan Daerah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang harus tetap terpelihara kondisinya b. Pemakain jalan oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan kelasnya dapat mempercepat terjadinya proses kerusakan jalan, maka dipandang perlu untuk dikenakan pungutan yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan jalan
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1988 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1988
Bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang ditandai dengan laju pembangunan disegala sector kehidupan, maka sector lalu lintas angkutan barang maupun angkutan orang semakin meningkat pula perlu diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang sebanding dengan kebutuhan dalam kondisi terpelihara/terawatt baik. Untuk menjaga agar jalan-jalan Daerah tetap terpelihara/terawat baik, maka Pemerintah Daerah menganggap perlu untuk membuat Peraturan Daerah sebagai ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, agar jalan-jalan Daerah benar-benar digunakan oleh kendaraan yang Muatan Sumbu Tertinggi (MST) sesuai klasifikasi jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Perhubungan. Dalam kedaan yang khusus sifatnya, diberikan dispensasi jalan bagi kendaraan yang akan mempergunakan jalan yang bukan klasnya, untuk suatu keperluan pengangkutan barang maupun orang, kepada pemilik kendaraan yang bersangkutan dikenakan retribusi dispensasi jalan untuk digunakan sebagai biaya perbaikan/perawatan jalan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 1998.
10

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1997

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

Mengubah :

UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek

Download :
UU Nomor 14 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 1997

Perubahan Atas Keputusan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 32 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997
KEPPRES No. 53 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997

Mengubah :

KEPPRES No. 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991
KEPPRES No. 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Dana Reboisasi
KEPPRES No. 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_24 TH 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No. 8 Th 1997.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1997

Narkotika

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mencabut :

UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1997.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1997

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP No. 18 Th 1997.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 1997.