Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1995

Menemukan 192 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 1995

Terminal Bus

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daeah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1956

Download :
4653PERDA_NO_5_TAHUN_1995.pdf

Abstrak

TERMINAL BUS

1995

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.1995/NO.1 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Terminal Bus

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 TAhun 1991 tentang Stasiun Otobis dan tempat pemberhentian kendaraan bermotor angkutan umum lainnya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa atas pertimbangan tersebut dalam rangka memperlancar pelayanan masyarakat dibidang jasa transprortasi maka dipandang perlu mengatur kembali pengelolaan terminal Bus Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 14 tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-442 Tahun 1988; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 1990; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 tahun 1988; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1990;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan terminal, perijinan penggunaan kios, perijinan pengguna loket dan penjual jasa, retribusi terminal, tata tertib terminal bus, pengawaan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1995.
Peraturan Daerah Kotamadya Daeah Tingkat II Surakarta Nomor 4 tahun 1956 dicabut.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 13 Tahun 1995

Perubahan Pertama Peraturan Daearah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Kerja Lainnya Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERDA-13-1995-Makassar.pdf

Abstrak

pemberian uang perangsang

1995

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.1995/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daearah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah Dan Unit Kerja Lainnya Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang.

ABSTRAK:

a. Untuk mencapai hasil guna dan daya guna pengeloaaan Pendapatan Asli Daerah,perlu dukungan secara optimal dari aparat pengelola b. dalam rangka pembinaan aparatur pengelola pendapatan asli Daerah agar dapat lebih giat dan lebih bergairah serta lebih berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka uang perangsang yang diberiakn selama ini perlu tingkatkan
1. Undang-undang Nomor 11 Drt.Tahun 1957 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 6. Peratuaran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahu 1975 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 1988 9. Peraturan Menterii Nomor 45 Tahun 1992 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1984 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 7 Tahun 1990
Pememrintah Daerah diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki daerah sehingga setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah dapat lebih ditingkatkan minimal 10 % dari realisasi penrimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Bahwa unutk menunjang upaya peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ,kepada Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah bersama unit kerja lainnya dapat diberikan uang perangsang maksimal 5% dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dikelolanya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 1995.
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAEARAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 1 TAHUN 1984 TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN UNIT KERJA LAINNYA DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.
11

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1995

Pengesahan Agreement On The Creation Of Association Of Coffee Producing Countries (Persetujuan Pembentukan Asosiasi Negara-Negara Produsen Kopi)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_58 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1995

Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Madagascar

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_41 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1995

Pengesahan Protocol Relating To An Amendment To Article 50 (a) Of The Convention On International Civil Aviation (Protokol Tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Keputusan_Presiden_no_66 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1995

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download :
Keputusan_Presiden_no_56 TH 1995.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1995

Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 74 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura

Diubah dengan :

KEPPRES No. 31 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura

Download :
Keputusan_Presiden_no_27 TH 1995.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1995

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1995

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaima Telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995

Partai Politik dan Pemilu Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Download :
PP No. 20 Th 1995.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 1995

Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

PP No. 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download :
PP No. 36 Th 1995.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1995

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 1995.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 1995.