Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1981

Menemukan 136 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1981
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia
Mencabut :
  1. PP No. 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
  2. PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1981
Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1990 tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Pertimbangan Agung
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1981
Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

Partai Politik dan Pemilu

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1981
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
  2. KEPPRES No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
  3. KEPPRES No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 53 Tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1981
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pensiunan Bekas Ketua Dan Bekas Anggota BP-KNIP Serta Jandanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1981
Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 Dan Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina Di Indonesia

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan Kepada Perusahaan Negara Pertamina Utuk Mengadakan Survey dan Ekslporasi Sumber Sumber Energi Geothemal Khusus di Pulau Jawa
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1981
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Garam Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 138 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Garam
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1981
Mengesahkan "Sixth International Tin Agreement" Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, Pada Tanggal 8 Oktober 1981, Sebagai Hasil Daripada "United Nations Tin Conference, 1980"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1981
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Mencabut :
  1. PP No. 205 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1981
Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XV, XVI Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IX
Mencabut :
  1. PP No. 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan