Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1980

Menemukan 161 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1980
Bentukan Kecamatan Cipongkor, Katapang, Ibun, Marga Asih, Ngamprah, Kertasari, Cikancung Masing-Masing Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Dan Kecamatan Serang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 1980
Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1980/1981

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 1980
Mengesahkan "International Natural Rubber Agreement, 1979", Yang Telah Ditandatangani Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Di New York Pada Tanggal 17 Maret 1980, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1980
Pembentukan Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian Negara Tingkat Propinsi

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1980
Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1980
Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993
  2. PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992
  3. PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985
  4. PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya
Mencabut :
  1. PP No. 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1980
Penyempurnaan Dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1980
Tunjangan Penghargaan Bekas Ketua/Bekas Wakil Ketua/Bekas Anggota Dewan Pertimbangan Agung Dan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan Yang Diangkat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1980
Pemisahan Dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar Untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara Dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1980
Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei Dari Desa Waiteba Ke Desa Karangora Dan Ibukota Kecamatan Nagawutung Dari Desa Boto Ke Desa Loang Di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan