PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1979

Menemukan 114 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1979
Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 220 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1979
Susunan Dewan Pembimbing LKBN “ANTARA”.

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 23 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1979
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1979
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Produksi Gula
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 1979
Mengubah untuk Ketiga Kali Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 1979
Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang " Pemotongan Ternak"

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemotongan Ternak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 1979
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 59 Tahun 1991 tentang Perubahan Honorarium Bagi Penatar Tingkat Nasional Yang Diperbantukan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1979
Mengesahkan "Agreement For The Establishment Of A Centre On Integrated Rural Development For Asia And The Pasific"

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1979
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Diubah dengan :
  1. PP No. 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  2. PP No. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. PP No. 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  5. PP No. 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Mencabut :
  1. PP No. 15 Tahun 1951 tentang Peraturan yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat dari Pekerjaanya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan