Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1976

Menemukan 92 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1976
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT LEN Industri
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1976
Penyerahan Hak Pemilikan Negara Republik Indonesia Atas Seluruh Saham Perseroan Terbatas Percetakan Republik Indonesia di Yogyakarta Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1976
Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1977 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 11 Tahun 1976
Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
  2. KEPPRES No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara
Mencabut :
  1. Menteri Pertama Nomor 454/MP/1961
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1976
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan Sebagaimana Terakhir Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  2. PP No. 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Mengubah :
  1. PP No. 8 Tahun 1975 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 Tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
  2. PP No. 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1976
Mengesahkan Agreement for The Facilitation of Search for Ships In Distress and Rescue of Survivors of Ship Accidents

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 29 Tahun 1976
Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pokok- Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1976
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1976
Anggota Pengganti Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1976
Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan