Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1968

Menemukan 279 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 159 Tahun 1968
Penegasan Pengertian Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Alat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 18 Tahun 1968
Pemberhentian Hertati Yanto S.H. Sebagai Direktur Gubernur Bank Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 215 Tahun 1968
Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Sekretariat Negara

Struktur Organisasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1968
Kedudukan Keuangan Ketua D.P.A.

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 89 Tahun 1968
Mengangkat Kolonel CPM. Joko Sutadiwiria Sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 82 Tahun 1968
Penugasan Sutikno Lukitodisastro Dan Darusman Ke Jepang Dan Kamboja Untuk Survey Kunjungan Pejabat Presiden Ke Luar Negeri

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1968
Pembubaran B.P.U. Perusahaan Dagang Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 68 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1968
Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  2. PP No. 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Perkebunan XIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 41 Tahun 1985 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  4. PP No. 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  5. PP No. 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero
  6. PP No. 45 Tahun 1973 tentang Penglihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  7. PP No.8, 9, 64 Th.1971
  8. No.5, 6, 7, 23 Tahun 1972,
  9. PP No.23, 44, 46 Tahun 1973,
  10. PP No.23, 44 Tahun 1974
  11. PP No.15, 28 Tahun 1975,
  12. PP No. 15 Tahun 1975
  13. PP No.7,10,11 Tahun 1981,
Diubah dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1968
Mencabut :
  1. PP No. 28 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Serat Negara
  2. PP No. 27 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman
  3. PP No. 25 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Karet Negara
  4. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 185 Tahun 1968
Tugas Departemen Pada Masa Peralihan Kabinet Ampera Ke Kabinet Pembangunan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kebijakan Pemerintah

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan