PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1965

Menemukan 436 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Pura Paku Alaman

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1965
Pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1965
Perubahan/Penambahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 109)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1965
Pembubaran Dana Pembangunan Irian Barat

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1965
Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Negara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1965
Kebijakan Penerimaan Negara Tahun 1966

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 1965
Peraturan Pokok Organisasi Perusahaan Sejenis

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 3 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Berupa Uang Kepada Abdidalem dan Pensiunan Abdidalem Keraton Yogyakarta

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan