Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1963

Menemukan 348 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pengesahan "Perjanjian Karya" Antara P.N. Pertamina dengan p.t. Caltex Indonesia dan California Asiatic Oil Company (Calasiatic) Texaco Overseas Petroleum Company (Topco) ; P.N. Pertamina dengan P.T. Stanvac Indonesia, P.N. Permigan dengan P.T. Shell indonesia
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
UU Nomor 14 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1963
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 Tentang Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara Pertamina Dan Pan American Oil Company Menjadi Undang-Undang
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Download file:
UU Nomor 13 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1963
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun 1964
Abstrak
APBN
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1963
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1964
Abstrak
APBN
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penetapan Bagian Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk Tahun 1963
Abstrak
APBN
Download file:
UU Nomor 10 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 tahun 1963 Lembaran-Negara Tahun 1963 No. 91)
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1963
• Berlaku mulai 62 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 1962
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Farmasi
Abstrak
Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Download file:
UU Nomor 7 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Tenaga Kesehatan
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
Mencabut
  1. UU No. 9 Tahun 1951 tentang Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil
  2. UU No. 10 Tahun 1951 tentang Mengatur Tenaga Dokter Partikulir dalam Keadaan Genting
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1963.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Tanda Kehormatan Bintang Jasa
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Diubah dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1963.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan