PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1961

Menemukan 877 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 187 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Indra Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1961
Penunjukan Komodor Udara Dr. S. Hardjolukito Menjadi Pejabat Menteri Kepala Staf Angkatan Udara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Waskita Karya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 496 Tahun 1961
Pengesahan Perda Kabupaten Dati II Madiun Tentang Mengadakan Pajak Pembangunan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 105 Tahun 1961
Peraturan Daerah Pajak Anjing Daerah Tingkat II Aceh Selatan

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 571 Tahun 1961
Pengesahan Perda Tingkat II Lamongan Tentang Perubahan Perda Kabupaten Lamongan Tentang Pajak Anjing

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 81 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Lee Man Fong Cs. (3 Orang)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 370 Tahun 1961
Peleburan Penataran Angkatan Laut

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 25 September 1950 No. 562/MP/5/50
  2. Keputusan Gubernur Djenderal tanggal 22 Pebruari 1939 No. 30 (Stbl 1939 No.80)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan