Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1960

Menemukan 297 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 219 Tahun 1960
Pengangkatan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Sebagai Anggota Dalam Panitia Perjuangan Irian Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1960
Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 11 Tahun 1961 tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
Mencabut :
  1. PP No. 66 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
  2. PP No. 27 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 8) Tentang Organisasi Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa
  3. PP No. 2 Tahun 1957 tentang Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Desa dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 296 Tahun 1960
Penganugerahan Bintang Gerilya Atas Perjuangan Dan Jasa Baktinya Kepada Tanah Air Dan Bangsa Selama Perjuangan Kemerdekaan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1960
Pemberhentian Dan Pengangkatan Para Anggota Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 49 Tahun 1960
Panitya Urusan Piutang Negara

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 211 Tahun 1960
Penunjukan Letnan Kolonel Achmadi Menteri Transkopemada Untuk Bertindak Sebagi Menteri Penerangan Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 1960
Dewan Bahan Makanan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 3 Tahun 1964 tentang Penyesuaian Tugas dan Organisasi Dewan Bahan Makanan
Mencabut :
  1. PP No. 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan
  2. PP No. 47 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 11) Tentang Dewan Bahan Makanan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 240 Tahun 1960
Pengangkatan Ketua, Para Anggota, Sekretaris Dan Bendahara Dewan Asian Games Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 132 Tahun 1962 tentang Penyempurnaan Panitia Asian Games
Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1960
Penghentian Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 100)

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 17 Tahun 1951 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat" Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 292 Tahun 1960
Pengangkatan Pejabat Ketua Dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan