Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

Menemukan 145 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1959

Penetapan Harga Mata Uang Rupiah

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Nilai Lawan Rupiah

Download :
PP No 043 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1959

Wajib Latihan Bagi Pejabat Negeri Warganegara Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perpres No.7 Tahun 1959.doc

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1959

Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 11 Tahun 1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

Download :
UU Nomor 10 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

1959

Undang-undang (UU) NO. 10, LN. 1959 No. 24, TLN NO. 1759, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan

ABSTRAK:

a.bahwa adanya hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun1949, yang hingga sekarang tidak atau belum dikerjakan sama sekali,pada hakekatnya sangat merugikan pembangunan Negara;b.bahwa dengan membiarkan tidak atau belum dikerjakannya hak-hakpertambangan tersebut lebih lama, tidak dapat dibenarkan dandipertanggung jawabkan.c.bahwa agar hak-hak pertambangan tersebut dapat dikerjakan dalamwaktu sependek mungkin guna kelancaran pembangunan NegaraRepublik Indonesia, maka hak-hak pertambangan tersebut harusdibatalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;d.bahwa cara pembatalan hak-hak pertambangan seperti diatur dalam"Indische Mijnwet" yang berlaku sekarang tidak dapat digunakanuntuk maksud di atas, maka oleh karena diperlukan suatu Undang-undang khusus
a."Indische Mijnwet" Staatsblad tahun 1899 No. 214, sebagai-manatelah diubah dan ditambah kemudian;b.Pasal-pasal 38 ayat 3 dan 89 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;
Pasal 1(1)Hak-hak pertambangan yang diberikan sebelum tahun 1949,sebagaimana tercantum dalam daftarlampiran Undang-undang ini,yang hingga mulai berlakunya Undang-undang ini belum jugadikerjakandan/ataudiusahakankembali,begitupulayangpengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkanpengusahaan yang sungguh-sungguh, batal menuruthukum.(2)Pelaksanaan ayat (1) pasal 1 Undang-undang ini dilakukan olehMenteri Perindustrian.Pasal 2Yang dimaksud dengan hak pertambangan ialah:a.izin penyelidikan pertambangan yang jangka waktu izinnya belumberakhir, oleh karena terhadapnya masih berlaku pelaksanaan pasal65 Mijnordonnantie 1930 (moratorium);b.hak/hak-hak untuk mendapatkan konsesi-eksploitasi tambang sepertiyang dimaksud pada pasal 28 ayat 3 "Indische Mijnwet" Staatsbladtahun 1899 No. 214 sebagaimana telah sering diubah dan ditambahkemudian; c.konsesi-eksploitasi tambang;d.perjanjianberdasarkanpasal5a"IndischeMijnwet"untukmengadakan penyelidikan penambangan (kontrak 5a Eksplorasi);e.perjanjianberdasarkanpasal5a"IndischeMijnwet"untukmengadakan penyelidikan dan penambangan bahan-galian (kontrak5a Eksplorasi dan Eksploitasi);f.izin penambangan bahan-bahan galian yang tidak disebut dalampasal 1 "Indische Mijnwet". Terhadap hak-hak pertambangan berupa konsesi-eksploitasi, kontrak 5aEksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi & Ekploitasi yang diberikankepada pengusaha-pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidikidan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaannya oleh MenteriPerindustrian dapat diadakan pengecualian berlakunya Undang-undangini berdasarkan pertimbangan kontinuiteit produksi perusahaan, baikuntuk menjamin kebutuhan akan konsumsi dalam negeri, maupun untukpenghasilan devisen negara

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 1959.
-
-
9

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1959

Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download :
PP No 018 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1959

Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Jawa Tengah Di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya Dan Makassar

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
UU Darurat Nomor 7 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1959

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 Tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi

Download :
PP No 013 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1959

Penetapan Tanggal Berlakunya Undang-Undang Pos (Undang-Undang No. 4 Tahun 1959, Lembaran Negara No. 12 Tahun 1959)

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
PP No 024 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1959

Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1956

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Download :
PP No 021 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1959

Persetujuan Kerjasama Ilmiah, Pendidikan dan Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Cekoslowakia

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 22 Tahun 1959

Pengubahan Nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" Menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia"

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
perpu 022 1959.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.