Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

Menemukan 145 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 180 Tahun 1959

Pemberian Amnesti dan Abolisi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Kepres No.180 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 212 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional

Download :
PP No 058 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan

Diubah dengan :

UU No. 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 8) Menjadi Undang-Undang

Download :
UU Nomor 25 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Penetapan-Peraturan- Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

1959

Undang-undang (UU) NO. 25, LN. 1959 No. 70, TLN NO. 1814, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undangDasar Republik Indonesia tahun 1945 jo. pasal 96 ayat (1)Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan PeraturanPemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentangpembentukan Daerah tingkat I Sumatera Selatan yang kemudiantelah diubah dengan Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1955;b.bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebutserta perubahan-perubahannya dengan Undang-undang Darurat perluditetapkan sebagai Undang-undang
a.Pasal-pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara;b.Undang-undang No.1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telahdiubah;c.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101)
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukanDaerah tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undangDarurat No. 16tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52) ditetapkan sebagaiUndang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan (1)Wilayah yang meliputi Keresidenen Palembang, Bengkulu, Lampungdan Bangka-Biliton dibentuk sebagai Daerah Tingkat I SumateraSelatan. (2)Untuk selanjutnya dalam Undang-undang ini "Daerah tingkat ISumatera Selatan" disebut "Daerah (1)Pemerintah Daerah berkedudukan di kota Palembang.(2)Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, makasetelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tempatkedudukan Pemerintah Daerah dengan keputusan Menteri DalamNegeri dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayah Daerahnya.(3)Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan itu untuk sementarawaktu oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke laintempat

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959.
-
-
17

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1959

Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Kepres No.150 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1959

Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

Hukum Acara dan Peradilan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Download :
UU Nomor 5 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Pengubahan-Regeling- Van- Het- Beroep- In -Belastingzaken

1959

Undang-undang (UU) NO. 5, LN. 1959 No. 13 , TLN NO. 1748, LL SETNEG : 4 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"

ABSTRAK:

Bahwa di dalam praktek pelaksanaan pasal 4 "Regeling van het beroepin belastingzaken" (Ordonansi dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagaiyang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No.251 ) menemui banyak kesulitan dan karena itu perlu diubah
Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Kata-kata "Gouverneur der Provincie West Java" dalam pasal 4"Regeling van het beroep in belastingzaken" (Staatsblad 1927 No. 29sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad1949 No. 251) diganti dengan "Ketua Mahkamah Agung"

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1959.
Mengubah "Regeling van het beroep in belastingzaken" (Ordonansi dalam Staatsblad 1927 No. 29, sebagai yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1949 No.251 )
-
4

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1959

Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 211 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia

Download :
PP No 059 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1959

Penetapan Retribusi untuk Ijin Ekspor Kapok Buat Tahun Lisensi 1956/1957 dan 1957/1958

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PP No 034 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1959

Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perpres No.10 Tahun 1959.doc

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 303 Tahun 1959

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Orang-Orang Yang Tersangkut Dengan Pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar Di Sulawesi Selatan, Yang Telah Melaporkan Dan Menyediakan Diri Kepada Negara Dihadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan Sebelum Ditetap

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Kebijakan Pemerintah

Download :
Keppres No 303 Tahun 1959.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1959

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Maritim Milik Belanda

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No 045 Tahun 1959.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1959

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 1959.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1959.