Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1958

Menemukan 170 peraturan dalam 0,011 detik

Undang-undang (UU) No. 68 Tahun 1958

Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

Hak Asasi Manusia

Download :
UU Nomor 68 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Persetujuan- Konvensi- Hak-Hak- Politik- Kaum-Wanita

1958

Undang-undang (UU) NO. 68, LN. 1958 No. 119, TLN No. 1653, LL BPHN : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita

ABSTRAK:	Bahwa perlu konvensi hak‐hak politik kaum wanita disetujui dengan Undang‐undang. a.Pasal‐pasal 89 dan 120 Undang‐undang Dasar Sementara Republik Indonesia; b.Pasal IV sub‐sub konvensi tersebut. Konvensihak‐hakpolitikkaumwanitatertanggal20Desember1952yangsalinannyadilampirkanpadaUndang‐undangini,bersamainidisetujuidenganmengadakanreservations/pengecualiansebagaitersebutpadapasal2.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1958. - - 5

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1958

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Pelayaran

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PP No. 020 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1958

Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1951 Tentang Tarip Uang Tera

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 1962 tentang Tarip Uang Tera

Mengubah :

PP No. 14 Tahun 1951 tentang Tarip Uang Tera

Download :
PP No. 036 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1958

Penggunaan Lambang Negara

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 043 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1958

Peraturan Tata-Tempat

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 26 Tahun 1968 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 Tentang Peraturan Tata-Tempat

Download :
PP No. 045 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1958

Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Abstrak

Pinjaman- Republik-Indonesia-dari -Uni- Republik-Republik-Soviet- Sosialis

1958

Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1958 No. 20, TLN No. 1550, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis

ABSTRAK:

Bahwa telah dibuat Persetujuan Pokok tentang kerja-sama dalamlapangan ekonomi dan tehnik antara Republik Indonesia dan UniRepublik-republik Soviet Sosialis pada tanggal 15 September1956, sebagai terlampir;b.Bahwa dalam pasal-pasal 5,6 dan 7 Persetujuan Pokok tersebutPemerintah Uni Republik-republik Soviet Sosialis bersediamemberikan kredit sampai jumlah seharga U.S. $ 100 juta(seratus juta dollar Amerika) kepada Republik Indonesia.
Pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia;b.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun1957 No. 101).
Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman dari PemerintahUni Republik-republik Soviet Sosialis sampai jumlah seharga U.S. $ 100juta (seratus juga dollar Amerika) untuk membiayai pembelian barang-barangkonsumsi,bahanpakaian,alat-alatpertanian,alat-alatperhubungan, termasuk kapal-kapal dan guna pendirian industri-industriatau bangunan-bangunan lain yang akan ditentukan dan diselenggarakanoleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam pasal 1 MenteriKeuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam halmenyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlah semuanyatidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam pasal 1, membuatperjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggunganPemerintah Republik Indonesia dan memberikan kuasa kepada pejabatPemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini; mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan dan mengambil segala tindakanyang perlu untuk pelaksanaan pinjaman itu.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 1958.
-
-
4

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 1958

Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1954 (Lembaran-Negara Tahun 1954 No. 72) Pensiun Onderstand. Penambahan dan Pengubahan.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 53 Tahun 1960 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 5) Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Onderstan kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang Berulang Kali Telah diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 84) Bagi Para Janda Anggota Tentara Nasional Indonesia (Darat/Laut/Udara) Yang Meninggal Dunia Sebelum Tahun 1950

Mengubah :

PP No. 41 Tahun 1954 tentang Kenaikan Pensiun dan Onderstand yang diberikan Kepada Para Bekas Anggota Tentara Angkatan Perang dan Sebagainya

Download :
PP No. 053 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 87 Tahun 1958

Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)

Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah :

UU No. 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 87 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Pengubahan- Undang-Undang- Pajak- Bangsa- Asing- Undang-Undang- No. 74- Tahun- 1958

1958

Undang-undang (UU) NO. 87, LN. 1958 No. 164, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)

ABSTRAK:

bahwa berhubung dengan telah diundangkannya Undang-undangtentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Undang-undang No.62tahun 1958), Undang-undang Pajak Bangsa Asing perludisesuaikan dengan Undang-undang itu;
pasal-pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Pasal 1 “(1)Yang dimaksudkan dengan orang bangsa asing ialah mereka yangtidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.113).(2)Anak-anak yang belum cukup umur ialah mereka yang belummencapai umur duapuluh satu tahun penuh, kecuali mereka yangsebelum mencapai umur itu telah kawin.(3)Dalam hal terdapat keragu-raguan atau perselisihan tentangkebangsaan atau kewarganegaraan, diputuskan oleh PengadilanNegeri setempat.”

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1959.
Pasal 2 Undang-undang Pajak Bangsa Asing, Undang-undangNo. 74tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 128), diubah
-
3

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1958

Pemberhentian Militer Sukarela dari Dinas Tentara

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela

Download :
PP No. 003 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1958

Penunjukan Ir. Panji Kusudiarso Hadinoto Sebagai Anggota Panitia Negara Pendidikan Teknik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.1 Tahun 1958.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1958

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .