Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1958

Menemukan 170 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1958

Penetapan Presentase dari Penerimaan Beberapa Pajak Negara untuk Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PP No. 012 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1958

Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 31 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian-VA- Kementerian -Pertanian- dari -Anggaran -Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 31, LN. 1958 No. 81, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).5A.1Kementerian dan pengeluaran umum ....12.551.0005A.2Jawatan Perikanan Laut ..............16.670.8005A.3Jawatan Penyelidikan Alam ...........6.300.6005A.4Pusat Jawatan Pertanian Rakyat ......27.138.2005A.5Jawatan Perkebunan ..................3.264.500 5A.6Jawatan Kehewanan ...................4.579.0005A.61Balai Penyelidikan Penyakit Mulutdan Kuku.............................2.788.5005A.6IILembaga Penyakit Hewan ..............2.272.0005A.6IIIBalai Penyelidikan Peternakan .......2.247.8005A.7Jawatan Kehutanan....................244.900.4005A.8Balai Besar Penyelidikan Pertanian ..17.702.7005A.9Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Ja-karta dan Bogor .....................1.301.4005A.10Kantor Pendidikan Pertanian .........136.9005A.11Kantor Perancang Tata Bumi ..........2.010.9005A.12Jawatan Karet Rakyat ................8.365.0005A.13Jawatan Perikanan Darat .............4.531.1005A.14Jawatan Pembangunan Usaha Tani ......9.000.0005A.15Pengeluaran tak tersangka ...........100.000 RENCANA KESEJAHTERAAN.5A.IARencana Kesejahteraan Kementerian danpengeluaran umum ............8.672.4005A.2ARencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-an Laut .............................13.501.0005A.3ARencana Kesejahteraan Pusat JawatanPertanian Rakyat ....................36.820.0005A.4ARencana Kesejahteraan Jawatan Kehe-wanan ...............................11.311.4005A.5ARencana Kesejahteraan Jawatan Kehu-tanan ...............................35.284.8005A.6ARencana Kesejahteraan Jawatan KaretRakyat ..............................5.877.500 5A.7ARencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-an Darat ............................3.298.9005A.8ARencana Kesejahteraan Balai Besar Pe-nyelidikan Pertanian ................3.870.0005A.9ARencana Kesejahteraan Pengeluaran taktersangka ...........................MemoriJumlah ..............484.496.800(Empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluhenam ribu delapan ratus rupiah).Diantaranya:Jumlah rencanabiasa .........................365.860.800Jumlah rencana kesejahteraan .................118.636.000Pasal 2.Bagian VA, Bab II (Penerimaan) darianggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
12

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 040 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1958

Panji dan Bendera Jabatan

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
PP No. 042 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1958

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1958 Tentang Satyalencana Saptamarga

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 31 Tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga

Download :
PP No. 060 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 82 Tahun 1958

Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
UU Nomor 82 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Perpanjangan-Jangka-Waktu- Satu- Tahun- dan- Pada-Keadaan- Perang- Yang- Telah- Dinyatakan- Dengan- Keputusan- Presiden- Republik- Indonesia- No. 225-Tahun- 1957 -Tanggal- 17 Desember- 1957-dan- Yang- Disahkan -Dengan- Undang-Undang -No. 79 -Tahun- 1957 -Lembaran-Negara- Tahun- 1957- No. 170-Untuk- Seluruh- Wilayah- Republik -Indonesia

1958

Undang-undang (UU) NO. 82, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perpanjangan Jangka-Waktu Satu Tahun dan Pada Keadaan Perang Yang Telah Dinyatakan Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 225 Tahun 1957 Tanggal 17 Desember 1957 dan Yang Disahkan Dengan Undang-Undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 170) Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia

ABSTRAK:

a.Bahwa keadaan perang untuk seluruh wilayah negara RepublikIndonesia yang dinyatakan dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesiaNo.225 tahun 1957 dan yang disahkan dengan Undang-undang No.79 tahun 1957 dengan sendirinya menurut hukum akan berakhir pada tanggal 17 Desember 1958, jika jangka-waktunya tidak diperpanjang. b.Bahwa dalam keadaan dewasa sekarang ini masih perlu keadaan perang dipertahankan, dan karena itu perlu memperpanjang jangka-waktu satu tahun daripada keadaan perang tersebut sub adiatas.
a.Keputusan Presiden Republik IndonesiaNo.225 tahun 1957tanggal 17 Desember 1957 tentang pencabutan "Staat van beleg"dan pernyataan seluruh wilayah Republik Indonesia termasuksemua perairan teritornya dalam keadaan perang menurutUndang-undang keadaan Bahaya 1957 yuncto Undang-undangNo.79 tahun 1957 tentang pengesahan pernyataan keadaan perangsebagai yang telah dilakukan dengan Keputusan PresidenRepublik Indonesia No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 170); b.Undang-undang No.74 tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya(Lembaran Negara tahun 1957 No. 160) terutama pasal 5 ayat 2dan 3; c.Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Untuk Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia maka jangka waktukeadaan perang sebagai yang dinyatakan dengan KeputusanPresidenRepublik Indonesia No.225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 danyang disahkan dengan Undang-undang No.79 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 170) diperpanjang dengan waktu satu tahun,terhitung mulai tanggal 17 Desember 1958.Pasal 2.Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang perpanjangankeadaan perang" dan mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1958

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1958.
-
-
4

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1958

Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN

Download :
UU Nomor 47 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian I.B.W. VIII-Pelabuhan- Teluk- Bayur-dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk -Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 47, LN. 1958 No. 97, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:	- Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) Bagian I.B.W. VIII (Pelabuhan Teluk Bayur) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955. - - 2

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1958

Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 104) Tentang Perizinan Pelayaran

Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut

Mengubah :

PP No. 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran

Download :
PP No. 029 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1958

Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 37 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958

Download :
PP No. 018 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1958

Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 26 Tahun 1958.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian II- Kementerian- Luar- Negeri-dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1955

1958

Undang-undang (UU) NO. 26, LN. 1958 No. 76, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

ABSTRAK:

-
Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Bagian II, Bab I (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri ditetapkan sepertiberikut :BAGIAN IIKEMENTERIAN LUAR NEGERIBAB I (Pengeluaran)2.1.Kementerian dan pengeluaran umum.....25.706.0002.2Perwakilan di luar negeri ..............66.407.0002.3 Pengeluaran tidak tersangka : ...........500.000Jumlah .........92.613.000(Sembilan puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) Bagian II, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuktahun dinas 1955 mengenai Kementerian Luar Negeri

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
-
-
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1958

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1958.