Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,012 detik

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1957

Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

APBN

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Download :
UU Nomor 12 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Mengubah- dan- Menambah- Undang-Undang- Penempatan- Bagian VII- Dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Untuk- Tahun- Dinas- 1953

1957

Undang-undang (UU) NO. 12, LN. 1957 No. 32, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang-Undang Penempatan Bagian VII Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953

ABSTRAK:

bahwa Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undangtahun 1954Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nr. 117) perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
BAB I (Pengeluaran).7.1.Kementerian dan pengeluaran umum,ditambah dengan ...................Rp. 4.727.700,-7.2.Urusan Hukum, dikurangkan dengan ...Rp. 1.839.100,-7.3.Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-Balai Harta Peninggalan, dikurangkandengan..............................Rp. 384.200,-7.4.Jawatan-Kepenjaraan, Pendidikan Paksadan Reklasering, ditambah dengan ....Rp.20.704.000 7.5.Kantor Pemilihan Dewan PerwakilanRakyat dikurangkan dengan ........Rp. 3.520.100,-7.6.Jawatan Imigrasi, ditambah dengan ..Rp. 140.800,-7.7.Jawatan Pendaftaran Tanah, dikurang-kan dengan..........................Rp. 940.200,-7.8.Kantor Milik Perindustrian dikurang-kan dengan..........................Rp. 2.103.400,-7.9.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ............................Rp. 1.142.500,-BAB II (Penerimaan).Berikut mata-anggaran 7.7.1.3. dituliskan:7.7.1.4. Penerimaan uang retribusi

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian VII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenaitahun dinas 1953 yang antara lain ditetapkan atas Undang-undangtahun 1954Nr. 46 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954Nr. 117) perlu diubah dan ditambah
-
3

Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1957

Pengangkatan Kepala Staff Angkatan Darat Sebagai Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staff

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.169 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1957

Mengadakan Jabatan Sekretaris Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
PP No. 40 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 47 Tahun 1957

Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Ke Conference Legal Consultative Communitte Di New Delhi

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.47 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 67 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 67 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW XVIII- (Penataran-Angkatan- Laut)- Dari-Anggaran- Republik- Indonesia -Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 67, LN. 1957 No. 142, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XVIII (Penataran Angkatan Laut) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XVIII (Penataran Angkatan Laut) dari Anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1957

Penambahan Anggota Penasehat Delegasi Republik Indonesia Ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke 9 Di New York

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.17 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 77 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Magelang-Semarang-Kudus

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.77 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1957

Penetapan Bagian XIII (Kementrian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 47 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 74 Tahun 1957

Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mencabut :

UU No. 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya
UU No. 23 Tahun 1946 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946
UU No. 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya di Seluruh Indonesia

Download :
UU Nomor 74 Tahun 1957.pdf

Abstrak

PENCABUTAN - PENETAPAN - KEADAAN BAHAYA

1957

Undang-undang (UU) NO. 74, LN. 1957 No. 160, TLN No. 1485, LL SETNEG : 41 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pencabutan "Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg" Dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

ABSTRAK:

Dasar diterbitkannya UU ini bahwa perlu diadakan undang-undang tentang keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, untuk mengganti "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dan Undang-undang Keadaan Bahaya Republik Indonesia tahun 1946 No. 6, dengan segala perubahan-perubahannya.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 89 dan 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, beserta segala peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berdasarkan Undang-undang tersebut.
Dalam UU ini diatur mengenai pencabutan "Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) dengan segala perubahan-perubahannya) dan

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.
Dicabut dengan Perpu Nomor 23 Tahun 1959.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 1956.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 1957.