Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 90 Tahun 1957

Penolakan Banding Lim Wie Lian pemilik perusahaan truck "LIM" Trayek Tasikmalaya-Garut-Bandung-Sumedang-Cirebon

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.90 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957

Peraturan Umum Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 12 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 111 Tahun 1957

Pembentukan Panitia Negara Urusan Penerimaan Kepala-Kepala Negara Asing

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.111 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 105 Tahun 1957

Pengangkatan Mohammad Barmawie Alwie, Sunggono

Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Keppres No.105 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 121 Tahun 1957

Pengiriman Delegasi Republik Indonesia Untuk Sidang Dewan FAO

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No.121 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 122 Tahun 1957

Pengangkatan Abdulsis Djojoadhiningrat Pada Panitia Pemilihan Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Keppres No.122 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1957

Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Di Territorium IV

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.25 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Djati-Klakah-Wonotjolo-Gempolsurat Dan Jetak-Blimbing

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.66 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1957

Pemasukan Anggaran Belanja Negara

APBN

Download :
UU Nomor 24 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemasukan- Anggaran- Belanja- Negara

1957

Undang-undang (UU) NO. 24, LN. 1957 No. 54, TLN No. 1285, LL SETNEG : 5 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara

ABSTRAK:

bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemasukandan berlakunya Anggaran Belanja Negara;
Pasal-pasal 89, 90 ayat (2), 113 dan 114 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum tanggal 17 Agustus dari tahun sebelum permulaan masa yang berkenaan dengananggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. Pasal 2. (1)Semua Undang-undang tentang penetapan anggaran umum mulaiberlaku pada tanggal 1 Januari dari tahun dinas yang berkenaandengan anggaran itu. (2) Semua Undang-undang itu dianggap mulai berlaku juga padatanggal tersebut dalam ayat (1 ), meskipun Undang-undang itu barusesudah tanggal tersebut dimuat di dalam Lembaran-NegaraRepublik Indonesia

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1956.
-
Selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1957 Pemerintahmemajukan usul undang-undang penetapan anggaran umum untuktahun dinas 1957.
5

Undang-undang (UU) No. 73 Tahun 1957

Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Download :
UU Nomor 73 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Perubahan- Undang-Undang- Tentang- Pokok-Pokok- Pemerintahan- Daerah- 1956

1957

Undang-undang (UU) NO. 73, LN. 1957 No. 159, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956

ABSTRAK:

a.bahwa dengan berlakunya Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentangPokok-pokok Pemerintahan Daerah, bagi penetapan jumlah anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah-daerah Swatantra berlakusyarat-syarat minimum dan maximum sebagai tercantum dalam Pasal7 ayat (1) sub a, b dan c Undang-undang tersebut;b.bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dengan dilaksanannyaUndang-undangNo. 19 tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat terjadi, bahwasesuatu Daerah Swantantra mendapatkan jumlah anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang kurang daripada jumlah tertinggianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Swatantrabawahannya;c.bahwa hal itu dipandang adalah ganjil;d.bahwa berhubung dengan itu perlu menambah ketentuan dalam Pasal 7ayat (1) sub a, b dan c untuk menghilangkan keganjilan dimaksud.
a.Pasal 89 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;b.Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok PemerintahanDaerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itutelah diubah;
Pasal 7 ayat 1 sub a, b dan c Undang-undang tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah 1956, sebagaimana sejak itu telah diubah, ditambahdan diubah lagi sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:a.bagi Daerah-daerah tingkat I, selain Kotapraja Jakarta Raya danDaerahIstimewaJogyakarta,tiap-tiap200000pendudukmempunyai seorang wakil, dengan minimum sama dengan jumlahtertinggi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah-daerah Swatantra tingkat II dalam wilayahnya dan denganmaximum 75; bagi Kotapraja Jakarta Raya dan Daerah IstimewaJogyakarta tiap-tiap 45000 orang penduduk mempunyai seorangwakil dengan mazimum 50;b.bagi Daerah-daerah tingkat II tiap-tiap 10000 orang pendudukmempunyaiseorang wakil dengan minimum 15 dan maximum 35;c.bagi Daerah-daerah tingkat III tiap-tiap 2000 orang pendudukmempunyai seorang wakil dengan minimum 10 dan maximum 15.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 1957.
1. Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (diubah) 2. Undang-undang DaruratNo. 8 tahun 1957.
-
3

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1957.