Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 1957
Penghapusan Tagihan Sisa Persekot Lebaran Tahun 1953 Terhadap Beberapa Pekerja Tetap Balai Penyelidikan Peternakan Di Mojokerto

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 1957
Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua, Anggota dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah

Ketenagakerjaan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1957
Pengangkatan Mr. Sutikno Slamet Sebagai Gubernur IBRD Menggantikan Mr. Jusuf Wibisono

Perbankan, Lembaga Keuangan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1957
Penggantian Uang Negara Dari Ny. J. Rarintewan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1957
Mengubah/Menambah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1950 No. 17) Tentang Peraturan Pemberian Sokongan kepada Janda dan Anak Piatu dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 53 Tahun 1960 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 5) Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Onderstan kepada Anak-Anak Yatim/Piatu dari Para Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang Berulang Kali Telah diubah dan ditambah, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 84) Bagi Para Janda Anggota Tentara Nasional Indonesia (Darat/Laut/Udara) Yang Meninggal Dunia Sebelum Tahun 1950
Mengubah :
  1. PP No. 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Sementara Tentang Pemberian Sokongan Kepada Janda Dan Anak Piatu Dari Anggota Tentara R.I.S./Bekas Anggota T.N.I.
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1957
Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UUDrt No. 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku
Mengubah :
  1. UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 1957
Penolakan Banding dari Kam Kiem Kwan pemilik Perusahaan Truck "Wahono" Untuk Mengangkat Barang Dengan Truk Melalui Trayek Solo-Semarang-Djuana

Hukum Acara dan Peradilan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1957
Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 1957
Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I

Kehutanan dan Perkebunan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah
  2. PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan
    Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 sepanjang mengenai Perencanaan Hutan, dicabut
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1957
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44, 45, 46, 65 Tahun 1951, No. 45, 51 Tahun 1952, No. 18 Tahun 1953 dan No. 12 Tahun 1954

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perindustrian kepada Propinsi-Propinsi
  2. PP No. 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi Propinsi dan Penegasan Urusan Mengenai Pekerjaan Umum dari Daerah-Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil
  3. PP No. 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera
  4. PP No. 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Sosial Kepada Propinsi
  5. PP No. 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Daripada Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran Dan Kebudayaan Kepada Propinsi
  6. PP No. 46 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Sumatera Tengah
  7. PP No. 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Sumatera Tengah
  8. PP No. 44 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan