PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1956

Menemukan 162 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1956
Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan dan Pajak Perseroan untuk Hal-Hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal dari Perseroan dan Persekutuan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1956
Tambahan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1954 Dengan Pasal 81a

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 9 Tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1956
Surat Bandingan Tertanggal 15 Oktober 1955 dari Kwee Hock Lie

Transportasi Darat/Laut/Udara

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1956
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1956
Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang

Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1956
Panitya Agraria

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1956
Pembelanjaan Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1956
Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan Konsesi

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Kehutanan dan Perkebunan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 86 Tahun 1956
Delegasi Republik Indonesia Ke The Fifth Session Of The Petroleum Committee Of ILO

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan