PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1951

Menemukan 239 peraturan dalam 0,009 detik

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 257 Tahun 1951
Memberikan Kepada Kepala Direktorat Hubungan Luar Negeri Biaya Perlengkapan Untuk Dua Stel Costum

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1951
Pengangkatan Dr. Mohammad Isa Sebagai Gubernur Sumatera Selatan

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 1951
Opcenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 43 Tahun 1952 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nr 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nr 85 Tahun 1951) Mengenai Opseten Atas Bea Keluar Atas Karet Rakyat
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1951
Penunjukan Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Executive Noard Unicef di New York

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 119 Tahun 1951
Pembebasan Uang Ganti R.W.A van der Mull Pada Kantor Pos-Pembantu di Tjimahi

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 197 Tahun 1951
Pemberhentian Dan Pengangkatan Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Surakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan