PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1950

Menemukan 289 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 1950
Pengangkatan Keanggotaan Susunan Panitia Untuk Meninjau Soal Pegawai Negeri Berasal Dari Irian

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Undang-undang Darurat No. 41 Tahun 1950
Menaikan Bea yang Dikenakan untuk Memperoleh Dokumen-Dokumen Imigrasi

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1950
Pembebasan Hukuman Untuk Seluruhnya Atau Untuk Sebagian Pada Tiap Tanggal 17 Agustus

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi)
Undang-undang Darurat No. 28 Tahun 1950
Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UUDrt No. 6 Tahun 1954 tentang Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), tentang Peraturan Pemberian Pensiun dan Onderstand kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat
Mengubah :
  1. UUDrt No. 19 Tahun 1950 tentang Peraturan Pensiun dan Onderstand Kepada para Anggota Tentara Angkatan Darat
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1950
Penunjukan Untuk Menjalankan Sementara Jabatan Jaksa Agung Kepada Mr. Tirtawinata

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1950
Pengangkatan M. Kafrawi Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1950
Penambahan Pasal 9 Dari Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 17 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Dahulu Nomor 22 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951, Mengenai Jumlah Tunjangan Tertinggi yang dapat diberikan Berturut-Turut Kepada Bekas Presiden/Wakil Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1950
Pengangkatan Haji Mohammad Rasjidi Sebagai Duta Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Kerajaan Yaman

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan