2019

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2019/NO.216, JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erossion And Profit Shifting (Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba)

1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 77, LN. 1995 No. 65, LL SETNEG : 3 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary

2012

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2012/NO.177, LL SETKAB : 5 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-region (Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN) dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The ASEAN Sub-region (Protokol 4 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas antar Subkawasan ASEAN)

2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 77,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal

2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 77, LN. 2004 No. 98, LL SETNEG : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas

2008

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN. 2008/No. 208, LLSETKAB : 3 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The ASEAN Power Grid (Memorandum Saling Pengertian Jaringan Transmisi Tenaga Listrik ASEAN)

2017

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2017/NO.177, LL SETKAB : 5 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkaitan dengan Pajak atas Penghasilan yang Ditandatangani di Kuala Lumpur pada Tanggal 12 September 1991, yang Telah Diubah dengan Protokol yang Ditandatangani di Bukit Tinggi pada Tanggal 12 Januari 2006 (Protocol Amending The Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Malaysia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income Signed At Kuala Lumpur On 12 September 1991, As Amended By The Protocol Signed At Bukit Tinggi On 12 January 2006)

2016

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 77, LN.2016/No. 169, LL : 3 Hlm

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia Terkait Dengan Pelayanan Angkutan Udara (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Air Services)

1971

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 77, LN. 1971/No. 90, LLBPHN : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands For Air Services Between and Beyond Their Respective Territories"

Persetujuan-warga-negara-berada-tidak-sah-daerah-Republik-indonesia-pilipina

1957

Undang-undang (UU) NO. 77, LN. 1957/No. 167, TLN No. 1489, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina