Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,054 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Nomor 11 Tahun 2021.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
19 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
17 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Mengubah
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
  2. Permenkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
Download file:
14 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak bagi Layanan Publik Tertentu di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Perpajakan
Download file:
13 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Percepatan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Terkait Pendemik Covid-19
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik COVID-19 / Corona
Download file:
12 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika terhadap Pelayanan Keimigrasian
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
  2. Permenkumham No. 25 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Layanan Keimigrasian
Download file:
9 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 07.OT.03.01 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019
Download file:
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Download file:
Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permenkumham No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
Mencabut
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2013 tentang Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Balai Harta Peninggalan
  2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.UM.01.06 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan
Mencabut sebagian
  1. Permenkumham No. 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
Download file:
Permenkumham Nomor 20 Tahun 2019.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan