sistem - dan - prosedur - pengelolaan - bea - perolehan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bd No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
UU No 23 Th 2000; UU No 19 Th 1997 yang telah diubah UU No 19 Th 2000; UU No 14 Th 2002; UU No 14 Th 2002; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 28 Th 2009; Uu No 23 Th 2014 yang telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 135 Th 2000; PP no 55 Th 2016; PP No 12 Th 2019; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah Permendagri No 21 Th 2011; permenkeu No 24/PMK.03/2008 yg telah diubah permenkeu No 85/PMK.03/2008; Permenkeu No 64/PMK.05/2013; perda Kab pandeglang No 1 Th 2011 yg telah diubah Perda Kab pandeglang no 3 Th 2018; Perda kab pandeglang No 3 Th 2012 yg telah diubah Perda Kab pandegelang No 3 Th 2012; perda Kab Pandeglang No 6 Th 2016.
BAB I KETENTUANUMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK, DN WAJIB PAJAK; BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK,TARIF PAJAK DAN PENGHITUNGAN PAJAK; BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN; BAB VI PROSEDUR BPHTB TERUTANG; BAB VII PROSDUR PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BPHTB; BAB VIII PROSDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING; BAB XI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XII PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XIII KADALUWARSA PENAGIHAN; BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV FORMULIR PENGELOLAAN BPHTB; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya TA 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan yang efisien dan efektif maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perbup Limapuluh Kota No. 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya TA 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2017, PMK No. 49/PMK.02/2017, Perda Kabupaten Limapuluh Kota No. 1 Tahun 2008, Perbup Limapuluh Kota No. 70 Tahun 2014, Perbup Lima Puluh Kota No. 43 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Atas Perbup Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya TA 2018, terkait materi lampirannya diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
PERBUP LIMA PULUH KOTA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA TA 2018
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 29 Tahun 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa peraturan tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 24 Tahun 2013.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Perpres No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkeu No. 37/PMK.02/2012, Permendagri No. 37 Tahun 2013, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permendagri No. 16 Tahun 2013, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Kepgub No. 27 Tahun 2013.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2013.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
31 halaman, 10 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan semangat, etos kerja, dan kesejahteraan dipandang perlu memberikan bantuan peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
b. bahwa pemberian bantuan peningkatan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
d. bahwa sehubungan hal dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
Dengan Peraturan ini ditetapkan Pemberian Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
Besaran bantuan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2020
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Mengubah :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang terdampak Bencana Non Alam
Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu
menambah jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum
Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran 2. Tarif Penunjang Medis A. Tarif Laboratorium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 diubah.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan
honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang
berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : U ndang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;U ndang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;U ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Pe raturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal
Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018; P raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan
dan Honorarium Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
518 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) pasal 28 ayat (5),pasal 40 ayat (3),pasal 44 ayat (5), peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, perlu menetapkan peraturan bupati gorntalo utara tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan mendri dalam negri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.81 Tahun 2015; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tinggal Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015; Permendagri No.1 Tahun 2016; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017; Perda Kaupaten Gorontalo Utara No.2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini di atur tentang Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa termasuk didalamnya mengatur tentangasas,maksud,tujuan dan ruang lingkup,kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran dan pendapatan belanja desa,pengelolaan,pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku,peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa sebagaimana di ubah dengan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas pedoman pengelolaan keuangan desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Terdiri dari 61 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2019
PERPRES No. 74 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 29, LLSETKAB : 4 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
