Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERGUB Prov. DIY No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta
PERGUB Prov. DIY No. 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2008, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2014, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2010, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008.
Adanya peraturan Pakaian Dinas ini berfungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai ASN serta sarana pembinaan dan pengawasan Pegawai ASN.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta
19 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 75 Tahun 2016
kebijakan - transisi - dalam - rangka - penataan - perangkat - daerah - berdasarkan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 31 - tahun - 2016 - tentang - pembentukan - dan - susunan - perangkat - daerah - kabupaten - pangandaran
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2016/75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kab. Pangandaran dalam masa transis pemberlakuan perda dimaksud pada huruf a guna kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf b,maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Transisi berdasarkan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 1 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permednagri BNo. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda kab.Pangandaran No. 30 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 40 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingjkup Peraturan, Dokumen Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pentaan Kepegawaian, Pengelolaan BMD, Penataan Arsip, Penataan Gedung Kantor, Pelaporan kinerja Dan Keuangan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 75 Tahun 2018
tugas - pokok - fungsi - uraian - tuigas - dan - tata - kerja - dinas - penanaman - modal - dan - pelayanan - terpadu - satu - pintu
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2018/75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja dinas penanaan modal, pelayanan terpadu satu pintu dengan telah ditetapkannya Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM dan Perdagangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 45 tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 20145; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendasgri No. 100 Tahun 2016; Perda kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Pangandaran No. 6 tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
22 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 75 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.
Susunan organisasi Dinas terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pertanahan, Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang, Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
10 HLM;-
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 076
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan website Pemerintah Provinsi NTT sehingga memberikan manfaat penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan secara efektif, akuntabel dan real time;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Website Pemerintah Provinsi; Bab 3. Standarisasi Pembangunan dan pengembangan; Bab 4. Konten Website; Bab 5. Klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain; Bab 6. Perencanaan dan Pengendalian; Bab 7. Pengelola Website; Bab 8. Sistem Keamanan Websiten; Bab 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
11 halaman; 6 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 76 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 18 Tahun 2016; Permenkes No. 49 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Kesehatan, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
Mencabut Pergub No. 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
kan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD
28 hlm, Lampiran : 1 hlm
24 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas dan Jabatan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi kepada Masyarakat Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan penghargaan prestasi
kepada maayarakat Kabupaten Boyolali, Pemerintah
Kabupaten Boyolali mendorong dan memberikan
kesempatan pada masyarakat Kabupaten Boyolali dalam
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
dengan memperoleh kejuaraan lomba dan menempuh
studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian
beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten
Boyolali, maka perlu menyusun pedoman pemberian
beasiswa prestasi kepada masyarakat Kabupaten Boyolali
dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Pemberian
Beasiswa Prestasi Kepada Masyarakat Kabupaten
Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 48 Tahun 2008; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perbup Boyolali No 30 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Program beasiswa prestasi lomba dan kejuaraan diberikan kepada masyarakat Boyolali yang memenangkan lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat. Termasuk diatur mengenai Jangka Waktu Beasiswa Prestasi Pendidikan, Anggaran Beasiswa, Kewajiban dan Sanksi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Badan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
13 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 76 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2008/NO.26 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kantor Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
