Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 187 Tahun 2016 tentang Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 38, BN 2018/ NO 1350; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Nama Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kab. PALI dan Sekretariat DPRD Kab. PALI
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati No. 016 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum dalam Perbup ini adalah Pasal 18 (6) UUD !945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perbup No. 02 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 034 Tahun 2014.
Materi pokok dalam Perbup ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya serta mengatur juga tentang kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, kepegawaian, keuangan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2014.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil
yang handal, profesional, dan bermoral sebagai
penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip- prinsip pemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur
negara dituntut untuk bersikap disiplin, jujur, adil,
transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas; bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan
sistem karier dan sistem prestasi kerja, diperlukan
peraturan dalam pelaksanaan tugas sebagai pegawai
negeri sipil; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
penegakan disiplin pegawai negeri sipil, perlu disusun
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, kewajiban dan larangan, jenis disiplin, mekanisme pengisian daftar hadir, pelanggaran dan sanksi, pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
14 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam
penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan
dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi;
b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator
Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah Dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, pemilihan dan pengembangan penetapan IKU, penggunaan IKU, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan dan ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.
117 hlm
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 38 Tahun 2014
Perka LAN No. 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Mencabut
Perka LAN No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Perka LAN No. 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara NO. 38, BN.2014/No.1626, peraturan.go.id: 4 hlm.
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah
ABSTRAK:
a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala
sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan
kualitas peserta didik;
b. bahwa untuk meningkatkan martabat serta peran
guru sebagai agen pembelajaran dalam perkembangan
potensi peserta didik diperlukan pembinaan dan
pengembangan terhadap profesi guru sebagai tenaga
profesional berfungsi yang diberi tugas tambahan
sebagai kepala sekolah;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013
tentang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Kepala Sekolah di Kabupaten
Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 44 tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2013 tentang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung sudah tidak
sesuai dengan dinamika perkembangan pengelolaan
pendidikan nasional, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Sekolah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor. 6 Tahun 2018, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009
Terdiri dari 26 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, persyaratan bakal calon kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah, pelantikan kepala sekolah, penugasan kepala sekolah, tugas pokok kepala sekolah, penilaian prestasi kerja kepala sekolah, pemberhentian tugas kepala sekolah, ketentuan peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.
mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik (E-PUPNS) Tahun 2015 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
