PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 2004
Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Dili, Republik Demokratik Timor Leste

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia Di Dili, Timor Timur
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 61 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 61 Tahun 2004
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  2. PERPRES No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  3. PERPRES No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. PERPRES No. 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  5. PERPRES No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. PERPRES No. 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 2004
Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 62 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 2004
Pengamanan Obyek Vital Nasional

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 2004
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 2004
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan