Kepmenhub Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tarip Tol Untuk Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa Di Sumatera Utara
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1986.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 61 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) se Provinsi Papua
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar lebih berdaya guna dan hasil guna dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan perlu dilakukan dengan sistem bersama SAMSAT dalam operasionalnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, dan sesuai perkembangan keadaan perlu meninjau kembali Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Se Provinsi Papua, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) se Provinsi Papua.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Surat Keputusan Bersama MENHANKAM/PANGAB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor Pol.Kep/13/XII/76 Nomor Kep 1693/ MK/IV/12/1976; Surat Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (PERSERO) Nomor Skep/06/X/1999; Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011.
Dalam peraturan dibahas mengenai pembentukan, kedudukan dan tugas pokok, samsat pembantu dan samsat keliling.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2012.
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2006
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017, perlu mengubah Peraturan
Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak
Lalu Lintas dalam Peraturan Bupati.
1. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 4. Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM II Tahun 2017; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 36 TAHUN 2012
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 61 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Lampu Penerangan Jalan Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum dengan pemerataan titik pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar. Dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah serta dalam rangka efektivitas kegiata pendataan lampu penerangan jalan umum sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sekotor Pajak Penerangan Jalan
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Karanganyar No 73 Tahun 2029
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
ketentuan Pasal 1 diubah, Pasal 6 diubah
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Prabumulih No. 56 Tahun 2015; Ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTD/M/2015; Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 80 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2012; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTD/M/2015; Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 74 Tahun 2018; Perda Kota Prabumulih No. 1 Tahun 2014; Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi angkutan orang, angkutan barang, dan angkutan batubara serta ketentuan lain-lain
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 56 Tahun 2015 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Jalan Lingkar Timur dan Jalan Jenderal Sudirman Kota Prabumulih
Hal-hal yang bersifat teknis sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 61 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Lalu Lintas, Jalan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 61/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY) DAN MALAM BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE NIGHT)
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor serta guna memberikan ruang aktifitas masyarakat dalam melakukan kegiatan olah raga, bersepeda maupun kegiatan lainnya dibutuhkan pengaturan lalu lintas di suatu ruas jalan tertentu dan pada waktu tertentu, guna pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night);
b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night) dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2013;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 tahun 2014.
Menetapkan Kawasan Jalan KH.Wahid Hasyim Kabupaten Jombang sebagai tempat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Night).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 124 TAHUN 2016 TENTANG FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi antar
instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan
kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah ditetapkan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. bahwa guna menunjang pelaksanaan Kegiatan Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditunjang dengan pembentukan
lembaga oleh Pemerintah Daerah Kota yang berperan
sebagai fasilitator dalam mendorong peran serta
masyarakat sebagai upaya pengembangan kebijakan
dan implementasi sistem transportasi yang
berkelanjutan, sehingga Peraturan Wali Kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan dan penyempurnaan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016 tentang Forum
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 124 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan wali kota depok nomor 124 tahun 2016 tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten
Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, yang
menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, rincian
tugas unit serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja
di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene
tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majene;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majene.
Pembentukan UPTD Terminal, aturan tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, tata kerja hingga pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2017.
Peraturan Bupati Majene Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Bupati Majene Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
