Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Agreement On The Establishment Of The Global Green Growth Institute (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 82 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kota Baubau
ABSTRAK:
a.
bahwa
sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan
Lembaga pengembangan Pesta Paduan Suara Gerjawi
(PESPARAWI) dalam menampung serta menggali bakat
dibidang music gerejawi melalui kreasi dan budaya pada
tingkat daerah;
b.
bahwa
dalam rangka memotifasi
umat kritiani untuk
meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan iman
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c.
bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan
Walikota Baubau.
:1.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4120) ;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) ;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6.
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Pembentukan LembagaPesta Paduan Suara Gerejawi Nasonal; 7.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi
Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tenggara;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGASPENGURUS
BAB V
PERMUSYAWARATAN
BAB VI
KEUANGAN
BAB VII
PELAKSANAAN PESPARAWI
BAB VIII
HUBUNGAN ORGANISASI
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 pada tanggal 30 Januari 2014, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007; eraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, pemilihan dan pengembangan penetapan indikator kinerja utama, penggunaan indikator kinerja utama, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. DIY No. 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kelima Atas Pergub DIY No.36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur DIY No.36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengamanan Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2007 tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Pengamanan Jaringan Komputer Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 82 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 83 Tahun 2014
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR pada biro humas dan protokol sekretariat daerah provinsi gorontalo
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 83, BD.2014/NO.83
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Pada Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan in dibentuk untuk meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo agar berdayaguna dan berhasilguna.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 61 Tahun 2010; Permenpan RB No. 13 Tahun 2009; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, standar operasional prosedur, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
