Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib,
taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam rangka melaksanakan hal-hal
sebagaimana dimaksud dan
menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun
2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap
pendapatan dan belanja daerah hams secara bertahap
dilakukan melalui transaksi non tunai. dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah,
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 910/ 1867/ SJ tanggal 17 April 2017 tentang
Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur Sistem
Transaksi Non Tunai Dalam Pengeluaran Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
230/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
1 Tahun 2019
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN ;
BAB III
KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI ;
BAB IV
MEKANISME PENGELUARAN DALAM TRANSAKSI NON TUNAI ;
BAB V
SANKSI ADMINISTRASI ;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN ;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN ;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar penyelenggaraan Telekomunikasi sehingga dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, pada akhirnya akan mengurangi nilai etika dan estetika sebagai daerah tujuan Pariwisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 3/P/2009;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012;
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI; 3. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA; 4. KETENTUAN PERIJINAN; 5. KETENTUAN PENYIDIKAN; 6. KETENTUAN PIDANA; 7. PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 20 Tahun 2016
retribusi - retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD 2016/ No. 20 Seri C nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan Menara Telekomunikasi
mempunyai peran yang strategis dalam kehidupan
masyarakat sebagai sarana penunjang komunikasi di
daerah. Untuk meningkatkan keamanan dan menjaga
keandalan Menara Telekomunikasi yang ada di
Daerah serta untuk mengantisipasi timbulnya
dampak negatif Menara Telekomunikasi terhadap
masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan
pelayanan pengendalian dan pengawasan menara
telokomunikasi dengan memungut Retribusi. Pemungutan Retribusi Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tidak dapat dilakukan lagi dengan
adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/
PUU–XII/2014, sehingga Peraturan Daerah tersebut
perlu di ubah. berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian dan
Pengawasan Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan
Menara Telekomunikasi mengalami perubahan yaitu : Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 24, Pasal 10
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pusat Kendali (Command Center)
ABSTRAK:
bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah membangun pusat kendali Command Center yang menyediakan layanan digital data dan informasi pembangunan daerah; bahwa pusat kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan tata kelola untuk mewujudkan good governance
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2020
Maksud ditetapkannya tata kelola Command Center adalah sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola Command Center. Tujuan pengaturan tata kelola Command Center yaitu mewujudkan pengelolaan Command Center berbasis perencanaan dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan Command Center
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Maturbup.Purbalingga.Go.Id
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan aplikasi berbasis android dan iOS dan adanya aplikasi sejenis yang dikelola Pemerintah Daerah Lainnya, Provinsi dan Pemerintah Pusat, perlu menerapkan perkembangan tersebut ke dalam pengelolaan aplikasi Matur Bupati.
b. bahwa berdasarkan perkembangan tersebut, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup.purbalingga.go.id
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi maturbup.purbalinggakab.go.id
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 18 Tahun 2016, Pepres Nomor 76 Tahun 2013, Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, PermenPAN Nomor Per/05/M.PAN/4/2009, Permenpan Nomor 24 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 3 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum dan ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 20 Tahun 2018
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.
11 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Aplikasi Barcode Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelengaraan tata kelola
Pemerintah yang baik dengan prinsip demokratis,
transparan, alruntabel, efissien dan dapat di pertanggung
jawabkan, perlu dirumuskan kebijakan di bidang
E-Govemment dalam membina pertanahan. Aplikasi Barcode SPPT merupakan sistem
informasi yang menyediakan nama pemilik, alamat
tempat tinggal, alamat tanah, luasan, titik koordinat,
perbatasan dan riwayat tanah. Aplikasi barcode ini
merupakan sistem informasi kepemilikan atas hak tanah
serta menjadi sarana penguatan kualitas pelayanan
publik kecamatan, karena data-data letak tanah dan
sejarah/riwayat tanah
E-Seruice
dan
akan
lebih memperkuat hak
kepemilikan tanah pemohon, sehingga dapat mengurangi
kepemilikan ganda pada satu lokasi yang sama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2014
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pengelolaan aplikasi Barcode untuk seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di daerah; dan
b. mengelola penyampaian data tepat guna untuk kepentingan masyarakat
umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
9 Halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 20, BN.2012/No.704, peraturan.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Kecakapan Operator Radio
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
