Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencara Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah terencana yang terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan Nasional, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Dasar Hukum : UU RI Nomor 2 Tahun 2003, UU RI Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2008, PP Nomor 8 Tahun 2008, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Perda Provinsi Kalsel Nomor 17 Tahun 2009, Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Perda Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memtapkan tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016. Sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 103) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2016.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2015 Nomor 103) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan desa di bidang kesehatan, perlu mengaturPenyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Proses Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Sistematika Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang lebih baik dan optimal, perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 tahun 1974, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, PP No.82 Tahun 2001, PP No.15 Tahun 2010, PP No.38 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika RISPAM; Jangka Waktu; Pengawasan dan Pemantauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perubahan susunan perangkat daerah kabupaten nganjuk dan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017,maka perlu mengubah peraturan bupati nganjuk nomor 17 tahun 2016 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten nganjuk tahun 2017, dengan peraturan bupati
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016
Mengubah yang pertama Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2017 ini menjadi acuan bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sentra Pengembangan Kawasan Peternakan Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Mendorong Peningkatan Produksi dan Produktifitas Sektor Peternakan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Tahun 1996; UU No.6 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2013; PERATURAN MENTERI PERTANIAN No.41/PERMENTAN/OT.140/8/2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Program Kegiatan Sentra Pengembangan Kawasan Peternakan, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 6 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2016/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabuaten Rembang Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adanya pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan pagu kegiatan, serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kab Rembang TA 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Rembang No 22 Tahun 2015 tentang RKPD Kab Rembang TA 2016; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Rembang No 22 Tahun 2015 tentang RKPD Kab Rembang TA 2016;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2016.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2015 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna terselenggaraya tata kelola kepemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengavu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020. Serta dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemda dalam menyusun program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017. Selain itu, berdasarkan Permendagri No,54 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (2) dan (3) , disebutkan RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Perbup setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam menyusun RAPBD Tahun 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; No.25 Tahun 2004; No.17 Tahun 2007; No.12 Tahun 2011; PP No.20 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2006; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.2 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2010; Permendagri No.23 Tahun 2013; Perda Prov Kaltim No.15 Tahun 2008; Perda Prov Kaltim No.7 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2014; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2011; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.17 Tahun 2010; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.27 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Maksud dan Tujuan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2008
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu untuk melakukan penyesuaian rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2015
peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati bandung barat nomor 10 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2015
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2016, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan pekembangan keadaan : saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya hasil audit BPK harus digunakan untuk tahun berjalan; penggeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan Rencana pendapatan dalam perubahan, dan kebutuhan akan adanya kegiatan tambahan dan dari SKPD yang mendasari amanat undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementrian Terkait, dan Bupati/Wakil serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; dan adanya kegiatan lanjutan Tahun 2015, maka perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 26 Tahun 2007; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 tahun 2014; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 13 Tahun 2008; Perda Kab Banyumas No 7 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 25 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 26 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 27 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 14 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 15 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 17 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rancangan penyusunan perubahan RAPBD Tahun 2016 dengan menggunakan perubahan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan perubahan kebijakan umum APBD Tahun 2016 dan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun 2016;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2016.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
