Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 17
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2014/2015 dan Musim Kemarau Tahun 2015 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil
pertanian serta pengaturan yang sistematis dan
terencana terhadap pola tanam di Kota Tegal, perlu
mengadakan pengaturan pola tanam dan rencana tata
tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2014/2015
dan musim tanam kemarau Tahun 2015 di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam, daerah irigasi, sistem pembagian dan pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2014
Perwali Kota Sukabumi No. 11 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Sukabumi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2015
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan program dalam RencPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota BTahun 2011-2015 yang dijabarkan dalam kegiatan, maka pditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota BTahun 2015;
b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupasuatu dokumen rencana pembangunan daerah yang memarah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang sebagai wukomitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepaskebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yberkesinambungan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud phuruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapPeraturan Walikota tentang Rencana Kerja PembanguDaerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2015;
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang PembentuDaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi JTimur/Tengah/Barat;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonNomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SisPPbNil(LbN
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonNomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah teradengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang PerubaKedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonTahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepuIndonesia Nomor 4844);
5. Undang–UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Da(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentuPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepuIndonesia Tahun 2011 Nomor 82Tambahan Lembaran NeRepublik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tenPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II B(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan LembaNegara Nomor 3243 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepuIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedoPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonNomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencPembangunan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTa
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenPembagian Urusan Pemerintah antara PemerinPemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepuIndonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang TahaTata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvalPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran NeRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambaLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang RencKerja Pemerintah Tahun 2015 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tdiubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri NomorTahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedoPengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 TenPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tenPembentukan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010 tenRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota B2011 – 2015 ;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ProvJawa Timur Tahun 2015 ;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
ABSTRAK:
guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Palembang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, sejalan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
66/KEP/M.PAN/7 /2003 tentang Jabatan Fungsional Komputer, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; penetapan jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi yang perlu didukung oleh tenaga fungsional serta sebagai upaya menjamin terlaksananya pembinaan karir kepangkatan dan jabatan serta untuk meningkatkan profesionalisme tenaga Fungsional Pranata Komputer dalam melaksanakan tugasnya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
PEraturan ini memuat pembentukan Jabatan Fungsional
Pranata Komputer pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang; kedudukan dan tugas pokok; tata kerja; pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian; tunjangan jabatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2014.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Haji Khusus Dan Umrah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 442/ Menkes / SK/VI /2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor3 Tahun 2013;
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Haji Khusus dan Umrah Kota Banjarmasin Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Penerbitan; Pemeriksaan Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Sidempuan No. 16 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
