PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2013

Menemukan 9.380 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 121/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013
Syarat Dan Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Permentan No. 25 Tahun 2021 tentang Penerapan Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Mencabut :
  1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak PVT
  2. Keputusan Menteri Pertanian 443/Kpts/ HK.310/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Kepmen KKP No. 1/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2010-2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 19/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Mengubah :
  1. PMK No. 222/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.05/2013
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan

Badan Layanan Umum

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PMK No. 87/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2013
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PMK No. 20/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 189/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Permen KKP No. PER.29/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
  2. Permen KKP No. PER.06/MEN/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2013 Tahun 2013
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pekerjaan Umum

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk No. 35 Tahun 2013
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan