Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah Dan pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan perjalanan dinas dengan kebutuhan agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ketentuan Pasal 10 ayat (5), perubahan ketentuan pada Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2016.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2013 diubah.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 29, BN.2015/No.228, jdih.dephub.go.id : 6 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2006
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan
penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan
dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Tengah;
b. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman yang
sama dan seragam mengenai benturan kepentingan
sehingga dapat memperbaiki kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah, perlu dibuat pedoman dalam
penanganan benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang
Pedoman Penangananan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 14 Tahun 2008, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 60 Tahun 2008, PP No 53 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2017, Perpres No 12 Tahun , Perpres No 81 Tahun 2010, Kep Presiden No 10 Tahun 1974, PermenpanRB No 37 Tahun 2012, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Halaman : 16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien, khususnya dalam pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan CPNS serta Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas ini meliputi :
a. Prinsip Perjalanan Dinas;
b. Tujuan Perjalanan Dinas;
c. Pelaksana Perjalanan Dinas;
d. Penugasan Perjalanan Dinas;
e. Biaya Perjalanan Dinas;dan
f. Penganggaran dan Penatausahaan Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
20 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2011
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang, patokan harga satuan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2011.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 29, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 30
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang SOP Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak memenuhi kebutuhan dalam menjalankan tugas, untuk itu perlu dilakukan perubahan SOP pada Dinas Lingkungan Hidup
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 25 Tahun 2009
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012
Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Lingkungan Hidup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1)
Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan
belanja daerah berpedoman pada Standar Harga
Satuan Regional, Analisis Standar Belanja, dan/ atau
Standar Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud huruf a dan untuk mewujudkan
perencanaan dan penyusunan anggaran belanja
daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan
dapat dipertanggungjawabkan perlu mengatur Analisis
Standar Belanja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Komponen Analisis Standar Belanja
Bab IV Jenis Analisis Standar Belanja
Bab V Pengendalian dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Lain Lain
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2020 dicabut.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2016
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Permendagri No 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka Perbup Temanggung No 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 tahun 2013; UU No 23 tahun 2014; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 10 tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2008; Oerda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 16 Tahun 2008; Perda Kab temanggunng No 17 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 18 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2016.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 tahun 2012 dicabut.
18 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
