Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Dalam rangka relokasi Pasar Induk Cianjur, Pasar Bojongmeron, Pasar Hewan, Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Pelataran Pasar perlu diikuti penataan kembali Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati CIanjur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pusaut Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis DInas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4. Organisasi 5. Uraian Tugas dan Fungsi Unit Organisasi 6. Tata Kerja 7. Pembiayaan 8. Kepegawaian 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2015.
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Bupati CIanjur Nomor 16 Tahun 2012, dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun
2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011;
UU No.6 Tahun 2014; UU No.2 Tahun 2015; UU No.9 Tahun 2015; PP No.43
Tahun 2014; PERPU No.2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.37 Tahun 2007;
PERMENDAGRI No.1 Tahun 2014; PERDAKABKEP ARU No.30 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa, dengan menetapkan batasan istilah dalam
pengaturannya. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.
Lampiran 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.
Mengubah Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Pemerintah Kabupaten Grobogan yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsipprinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nilai Dasar, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Kode Etik
Bab IV Sanksi dan Tindakan Administratif
Bab V Tata Caea Penegakan Kode Etik
Bab VI Majelis Kode Etik
Bab VII Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Sanksi
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.
35 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 1992, UU No.39 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2009, PP No.8 Tahun 2001, Perpres No.77 Tahun 2005, UU No.31 Tahun 2004, Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007, UU No.16 Tahun 2006, UU No.41 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2012, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2010, Permentan No. 40/PMK.05/2010, Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011, Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011, Kepmentan No. 1871/Kpts/OT.160/5/2012, Permentan No. 80/Permentan/OT.140/8/2013, Permenkeu No.209/PMK.02/2013, Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013, Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, Kepmentan No. 582/Kpts/Ot.050/9/2015, Permerin No. 69/M-IND/PER/8/2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Realokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 24 halaman lampiran.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN - DAN - BELANJA DAERAH - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, “BD.2015/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan surat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
nomor 900/173/170/2015 perihai Pertaujuan Revisi Anggaran SKPD 2015 perlu dilakukan' pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
untuk disesuaikan
Dasar hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Tahun 1994;UU No 21 Tahun 1997;UU No 28 tahun 1999;UU No 17 tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU no 1 Tahun 2004; U no 15 tahun 2004;UU No 25 tahun 2004;U no 33 Tahun 2004;U No 12 Tahun 2015 ; P no 24 Tahun 2004 ebagaimana telah diubah dengan
PP No 37 Tahun 2005 ;PP No 23 Tahun 2005;PP No 54 Tahun 2005;PP No 55 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 2 Tahun 2012;PP No 58 tahun 2005;PP No 65 tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 71 Tahun 2010;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2012;Perda No 8 Tahun 2014;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang perubahan kedelapan atas peraturan bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Ogan Komering ULu Timur Tahun anggaran 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
