Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemeriksaan Di Laboratorium Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki sarana
dan 'prasarana laboratorium yang cukup memadai, oleh karena itu
perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya untuk memberikan
pelayanan dan perlindungan masyarakat ; bahwa dalam rangka memberikan , kepastian hukum · bagi
pembinaan, pengawasan dan peimungutan retribusi , perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Und,mg-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1986;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur besarnya retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan, kedaluwarsa, ketentuan pidana, penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2002.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 686 Tahun 2002
PERBUP - PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 686, LD.2002/No.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
ABSTRAK:
bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri
merupakan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas
sumber daya manusia; bahwa penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri harus
dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah dan
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia/Kantor
Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia; bahwa untuk mencegah kekosongan hukum terhadap
penyelenggaraan penempatan tenaga kerja sebagai- mana tersebut di atas, sambil menunggu berlakunya
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP- 92/MEN/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31
Tahun 2000.
Penempatan TKI; Kantor Cabang PJTKI; Hak dan Kewajiban; Kewajiban; Penyuluhan dan Pendapatan; Pendaftaran dan Seleksi CTKI; Kelengkapan Proses dan Dokumen TKI; Perjanjian Penempatan; Rekomendasi Pasport; Asrama/Akomodasi; Perlindungan dan Masa Penempatan TKI; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengembangan; Pengendalian dan Pengawasan; Purna Penempatan TKI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2002.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 471 Tahun 2002
PERATURAN BUPATI (PERBUP) - PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP UNTUK SD, SLTP, SMU/SMK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 471, 19/07/2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap Untuk SD, SLTP, SMU/SMK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kekurangan Guru untuk SD, SLTP, SMU / SMK
dipandang perlu diangkat Guru Tidak Tetap; bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520 ); Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E ).
Kedudukan; Persyaratan, Pengumuman Dan Lamaran; Penyaringan Dan Kriteria Penilaia; Pengangkatan; Hak Dan Kewajiban; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 249 Tahun 2002
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA - PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 249, LD.2002/No. 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan pelayanan umum di bidang perijinan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambal menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685 ) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048 ); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165 ); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 ); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1983 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Hakekat Dan Azas Pelayanan Perijinan; Kedudukan Dan Pembentukan; Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan; Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2005.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 229 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KLAMPOK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 229, LD.2002/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Purworejo setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pemecahan Dusun; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetap- kan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI
Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 );Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Purworejo Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2002.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 167 Tahun 2002
PERBUP - PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN DI DESA PEKASIRAN KECAMATAN BATUR
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, LD.2002/No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur
ABSTRAK:
bahwa atas usul Kepala Desa Pekasiran setelah
mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa
(Baperdes) telah dilakukan pembagian wilayah desa
yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang
Pembagian Wilayah Dusun di Desa Pekasiran; bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 tahun
2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan/atau
penggabungan desa, pembagian wilayah desa di
atas setelah dilakukan penelitian dan pertimbangan
dinyatakan memenuhi syarat; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara
RI Tahun 1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
02 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
03 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 14 Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
06 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
07 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18
Seri D Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
25 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000
Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Ten- Tang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pekasiran Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2002.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2002
PERBUP - Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, LD.2002/No.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 07 Tahun 2000 tentang
Pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan
desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengadakan
pembagian wilayah desa; bahwa pembagian wilayah desa diatas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati atas usul Kepala Desa setelah men- dapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (Baperdes); bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling- kungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun
1950 Nomor 42 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3839 ); . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13
Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4155 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02
Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 13 Seri D Nomor 4 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 03
Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 14
Seri D Nomor 5 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 06
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2000 Nomor 17 Seri D Nomor 8 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 07
Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan
dan/atau Penggabungan Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 18 Seri D
Nomor 9 ); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 19 ).
Keputusan Bupati Banjarnegara Tentang Pembagian Wilayah Dusun Di Desa Pagak Kecamatan Purworejo Klampok Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2002.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2002
PERBUP - PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, LD.2002/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 061/1491/SJ tanggal 23 Juli
2001 Perihal Perda tentang Organisasi Perangkat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar- negara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan
dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Banjarnegara perlu ditinjau kembali untuk
disesuaikan dan diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000
tentang Pembentukan dan Organisasi Lembagalembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 50 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32
Tahun 2000.
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjar- Negara Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga- Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2002.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 13.2 Tahun 2002
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Periode Tahun 2004-2009
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD, disebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. Pimpinan disediakan
masing-masing 1 ( satu ) rumah jabatan beserta perlengkapannya
dan anggota DPRD disediakan masing- masing 1 ( satu ) rumah
dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah
dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;
bahwa Pemerintah Kata Magelang belum dapat menyediakan
rumah jabatan Wakil Ketua DPRD dan rumah dinas bagi Anggota
DPRD Kata Magelang periode Tahun 2004-2009 ;
bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, perlu
ditetapkan Peraturan Wal1kota Magelang tentang Tunjangan
Perumahan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kata Magelang periode tahun 2004-2009;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2002
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
