Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan,pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip dan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelolaan arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28; Perda Kab Gorontalo Utara No.3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk di dalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinamis,Pencipta Arsip,Penggunaan Arsip,Pemeliharaan Arsip,Penyusutan Arsip, Pemindahan Arsip In Aktif, Pemusnahan, Penyerahan Arsip Statis, Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, Pemeriksaan dan Penilaian, Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Terdiri dari 17 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 20.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelewali Mandar, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Bupati ini berisi tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.25 Tahun 1959; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2014; PP No.55 Tahun 2016; Perpres No.5 Tahun 2015; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Permendagri No.14 Tahun 2019; Perda No.3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 9 Tahun 2017; Perda No.14 Tahun 2016; Pergub No.11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No.42 Tahun 2018; Pergub No.5 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, objek dan subjek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
9 hlm; Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah perlu menerapkan implementasi transaksi non tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi non tunai perlu meninjau kembaliPeraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016, Perbup Semarang Nomor 52 Tahun 2016 dan Perbup Semarang Nomor 94 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yaitu tentang transaksi penerimaan, transaksi pembayaran, jenis penerimaan yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai dan jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2019
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan atas data transaksi usaha Wajib Pajak melalui penyelenggaraan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Thaun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 20, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 20
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pasuruan No 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing perangkat daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbarigan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Walikota _Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut yaitu Ketentuan Pasal 3A diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 20 Tahun 2019
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Teluk Wondama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara terencana dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Teluk Wondama.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2007; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015; Perda No. 1 Tahun 2015; Perbup No. 7 Tahun 2015; dan Perbup No.8 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penghitungan Bantuan Keuangan; Penganggaran dalam APBD; Pengajuan Bantuan Keuangan; Verifikasi Kelengkapan Administrasi; Penyaluran Bantuan Keuangan; Penggunaan Bantuan Keuangan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
-
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2019
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 18/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/6575/031.1/2018, Perihal pembentukan UPTD; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan, maka perlu membentuk Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan dengan Peraturan Bupati
Mengingat : 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tekniis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 14/D)
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang, Ketentuan Umum, Pembentukan UPTD, Kedudukan, Susunan, dan Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pengisian Jabatan, Ketentuan Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya adalah dengan
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2019
Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
