Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 965 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Nomor 4 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Permenkumham No. 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Download file:

30 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Pertahanan Siber

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Pertahanan dan Keamanan, Militer Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

82 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengelolaan Nama Domain di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

53 Tahun 2014.pdf

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Perhubungan

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Status Peraturan

Mencabut

Permenhub No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Moadal
Permenhub No. 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

2020pmkemenhub024.pdf

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download file:

Perka BMKG Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Badan, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

2022

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 2, Jdih.bmkg.go.id; 17 hlm

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Dasar hukum Perka BMKG ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan BMKG Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan BMKG Nomor 5 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG Nomor 6 Tahun 2020.
Perka BMKG ini mengatur mengenai Pedoman bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan BMKG. Ruang lingkup Perka ini meliputi: 1) tata kelola SPBE BMKG; 2) manajemen SPBE BMKG; 3) audit teknologi informasi dan komunikasi SPBE dan BMKG; 4) penyelenggara SPBE BMKG; dan 5) pemantauan dan evaluasi SPBE BMKG.

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2022.
Lampiran file: 17 hlm

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Abstrak

Perlindungan Konsumen Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2020.pdf

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021.pdf

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Terorisme Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

peraturan-bnpt-no-3-tahun-2023.pdf

SISTEM - PEMERINTAHAN - BERBASIS ELEKTRONIK - LINGKUNGAN - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2023

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 3, BN.2023 (553) : 20 HLM.;JDIH.BNPT.GO.ID

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

CATATAN:

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.