PERBUP Kab. Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan peningkatan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011;;;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2012.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural yang menyatakan bahwa untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pati perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009
PERBUP ini mengatur mengenai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2009 diubah
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 51 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional
Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit
Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Nomor Per/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13
Tahun 2007;
Materi Pokok: Maksud, Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip SOP; Jenis dan Format SOP; Penyusunan SOP; Pengesahan; Monitoring, Evaluasi, Pengembangan dan Pengawasan; Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran: 13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2012/NO.33 SERI E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Perbup Gunungkidul No.16 Tahun 2009 ttg Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
16 Tahun 2009;
bahwa Kebijakan Akuntansi mengenai penghapusan
piutang belum diatur didalam Peraturan Bupati dimaksud,
sehingga dipandang perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati tersebut ;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20
Tahun 2012; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2009
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 08 Seri E)
Jumlah Halaman: 14 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 50 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: : a. Bahwa salah satu upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan Belanja Daerah, perlu adanya Standarisasi Harga Barang
dan Jasa yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; b. Bahwa Tim Standarisasi telah menyusun
standarisasi berdasarkan harga barang dan jasa
di pasaran dengan susunan dan personalia sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan\ Jasa Tahun Anggaran 2012 Nomor :
005/BA/KP/XII/2012, sehingga layak ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut . Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun
2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012
Jumlah Halaman: 8 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016
ABSTRAK:
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir secara efisien dan berkelanjutan serta mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan pesisir yang berimplikasi mengancam kelestarian ekosistemnya, maka setiap orang wajib mematuhi, menjaga, mengawasi dan memeliharanya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU No 5 Tahun 1990; UU No 26 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; PP No 54 Tahun 2002; PP No 74 Tahun 2005
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingkup materi Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016, dijabarkan dalam Dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 48 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat;
b. Bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi
dan kondisi serta perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2010;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Wewenang; Pembinaan Dan Pengendalian; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun
2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang
Bupati kepada Camat
Jumlah Halaman: 15 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 48 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa, perlu pedoman tata naskah dinas bagi
penyelenggara pemerintahan desa dan lembaga
kemasyarakatan desa;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 1972; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 1972; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 08 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 03 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2010;
Materi Pokok: Tata NAskah Dinas; NAskah Dinas; Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Penjabat dan Yang Melaksanakan Tugas; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop NAskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 17 HLM; Lampiran 41 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 47 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M. PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, di Lingkungan Instansi Pemerintah
disebutkan Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama, untuk Pemerintah
Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri
dibawahnya;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dipandang perlu penyesuaian Indikator Kinerja
Utama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011;
Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
-
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
