Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.348 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1998.pdf

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1997

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 30 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Abstrak

APBN PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1997.pdf

Penerimaan-negara-bukan-pajak

1997

Undang-undang (UU) NO. 20, LN. 1997, LL SETNEG : 18 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan negara; 3. Dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968.
Arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah: a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; d. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997.
-
-
18

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1997

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1997.pdf

APBN - TA 1997/1998

1997

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1997/ No. 16, TLN NO. 3672, LL SETNEG : 9 HLM

Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998

ABSTRAK:

Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu untuk diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 5, Pasal 20, dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dan Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet.
Dalam UU ini diatur mengenai rincian APBN TA 1997/1998. Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1997.
Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1996

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1995/96

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Mengubah

UU No. 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/96

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1996.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1996

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Abstrak

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1996.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1995

• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1993/94

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1995.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93

Abstrak

APBN

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1995.pdf

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 1998.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1996.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1997.