Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung pada Gedung Layanan Publik
ABSTRAK:
bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan
gedung layanan publik memiliki hak yang sama untuk
dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam
bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman,
mudah, dan mandiri; bahwa setiap bangunan gedung layanan publik harus
menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana
pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan
kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan
gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia untuk
mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi,
melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi
Manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung
Pada Gedung Layanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketantuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Pemenuhan Persyaratan, Pelaksana, Tata Cara Pemeriksaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern dan Laporan Hasil Evaluasi Intern pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas maupun efektivitas kegiatan pengawasan serta penjaminan kualitas pengawasan pelaksanaan tugas pengawasan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), diperlukan suatu mekanisme pengembangan dan penjaminan kualitas APIP yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara lain dalam bentuk evaluasi intern atau telaah sejawat Intern.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah
Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP- 005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-059/AAIPI/DPN/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
Keputusan Ketua Uum DPN Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesian Nomor : KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kotawaringin Barat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan intern berupa Audit Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu adanya Pedoman Audit Kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Ketentuan Umum; Pembinaan dan Pengawasan BLUD; Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA LAKSANA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INVESTIGATIF DAN AUDIT PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu salah satunya adalah Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 disebutkan bahwa Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Inspektorat daerah berwenang melakukan audit investigatif dan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa sesuai pasal 120 jo Pasal 179 KUHAP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001, diatur bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan audit penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah untuk memenuhi kewajiban hukum. Inspektorat Kabupaen Halmahera Utara sebagai Ahli yang telah diminta secara resmi oleh penyidik untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Tata Laksana dan Standar Operasiona Prosedur (SOP) Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dilingkungan Pemerntah Kabupaten Halmahera Utara.
Undang-Undang No 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemeruntah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010; Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I.XIII.2/10/2012; Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2023
Tata Laksana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Investigatif dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipergunakan sebagai acuan dan penjaminan kualitas pelaksanaan audit oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Inspektorat Inspektorat dan/atau di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2023.
50 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Audit Kinerja
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka perbaikan atas sistem manajemen
dalam pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perlu dilakukan
audit kinerja;
b. bahwa untuk menilai kinerja suatu organisasi, program dan
kegiatan yang meliputi audit atas aspek efektivitas,
efisiensi, dan ekonomi serta ketaatan pada peraturan
perundang-undangan, maka perlu dilakukan kegiatan audit
terhadap kinerja Perangkat Daerah;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum
terhadap pelaksanaan audit kinerja, perlu mengatur
pedoman umum audit kinerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Audit Kinerja.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur audit atas pengelolaan keuangan
negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi,
dan efektivitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Telaan Sejawat Internal atas Hasil Audit Inspektorat
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan
efektivitas kegiatan pengawasan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah, diperlukan program pengembangan
dan penjamin kualitas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah yang dilaksanakansecara
berkesinambungan antara lain dalam bentuk telaah
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan
langkah kerja dalam mengkoordinasikan dan
melaksanakan telaah sejawat internal atas hasil audit
Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, perlu menyusun
suatu pedoman telaah sejawat intern; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan telaah sejawat internal atas hasil audit
inspektorat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telaah
Sejawat Internal atas Hasil Audit Inspektorat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kewajiban dan Hak
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2023
perencanaan pembinaan dan pengawasan-penyelenggaraan pemerintahan daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2023/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini diatur tentang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, perlu dirumuskan suatu perencanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif sesuai program strategis daerah dan untuk memberikan arah dan landasan serta kepastian hukum bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperlukan suatu peraturan dalam penyelenggaraannya;
Dasar hukum peraturan ini diatur tentang UU No 37 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 88 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan, perencanaan, program kerja pengawasantahunan, dan pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
4 hlm, Lampiran : 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terukur
dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat
dan kewajiban bagi Pemerintah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Evaluasi AKIP, yang secara umum bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan AKIP dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Evaluasi AKIP yakni penyelenggaraan SAKIP terdiri atas: a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja; c. pelaporan kinerja; dan d. akuntabilitas kinerja internal. Bupati melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator dan tim panel. Format evaluasi SAKIP dan hasil evaluasi AKIP sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
70 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
