Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1991

Menemukan 206 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Kupang
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 4 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 3 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1991
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 2 TH 1991.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1991
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 1 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 60 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 Tentang Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Dan Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Penatar Tingkat Nasional Ditugaskan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Download file:
KEPPRES NO 60 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Perubahan Honorarium Bagi Penatar Tingkat Nasional Yang Diperbantukan Pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila
Download file:
KEPPRES NO 59 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 1991
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Pengesahan Convention On The Prohibition The Development, Production And Stockpiling Of Bacteriological (Biological) And Toxin Weapons And On Their Destruction
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
KEPPRES NO 58 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Republik Federal Jerman Untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak Atas Penghasilan Dan Kekayaan Beserta Protokolnya
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 49 Tahun 1979 tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Federasi Jerman Untuk Penghindaran Pajak Berganda Mengenai Pajak Atas Pendapatan Dan Atas Kekayaan"
Download file:
KEPPRES NO 57 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
KEPPRES NO 56 TH 1991.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1991
• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Abstrak
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Mencabut
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia
Download file:
KEPPRES NO 55 TH 1991.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan