Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1977

Menemukan 110 peraturan dalam 0,002 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
Abstrak
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
Download file:
Kep.Pres No. 8 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Abstrak
Struktur Organisasi
Download file:
Kep.Pres No. 6 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 5 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1976 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
Abstrak
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 44 Tahun 1976 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Ketentuan Mengenai Minggu Tenang dalam Pemilihan Umum Tahun 1977
Download file:
Kep.Pres No. 5 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Seluruh Bangunan Gedung Veteran Republik Indonesia “Graha Purna Yudha” Beserta Tanahnya Kavling 50 di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta, Milik Negara
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
Kep.Pres No. 4 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Mengesahkan "Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for The Promotion and Protection of Investments" di London
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 3 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Mengesahkan "International Plant Prorection Convention" yang Telah ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 2 Tahun 1977.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 1 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut Andaman”
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Kep.Pres No. 1 Tahun 1977.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Operasi Tertib
Abstrak
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Download file:
Inpres Nomor 9 Tahun 1977.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan 1977/1978
Abstrak
Kesehatan
Download file:
Inpres Nomor 4 Tahun 1977.pdf
Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1977
• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu
Bantuan Pembangunan Desa
Abstrak
Download file:
Inpres Nomor 1 Tahun 1977.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan