Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2017 No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian. Sesuai ketentuan dalam Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Mah1ku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Yang Dapat Berpengaruh Langsung Maupun Tidak Langsng Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Di Desa Menuju Desa Yang Mandiri, Pemerintah Daerah Perlu Memberikan Bantuan Pembiayaan Kepada Desa Untuk Mendorong Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan Diwilayahnya Melalui Program Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Desa.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP RI No. 43 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Dirubah Dengan PP RI No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2015.
Ketentuan Umum, Sasaran, Sumber Dana, Tata Cara Peminjaman, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 55 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM; 2. RUANG LINGKUP; 3. SISTEMATIKA; 4. PENGENDALIAN DAN EVALUAS; 5. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 89 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa sehubungan adanya kegiatan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan adanya keperluan menggeser kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta perubahan kerangka pendanaan dalam rencana program dan kegiatan prioritas daerah, perlu disusun perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 089 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016;Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : perubahan atas Perbup Brebes No 89 tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2017.
5 hlm\
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan sebagai pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan landasan kebijakan operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas No. 34 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan pekembangan keadaan berupa saldo anggaran lebih tahun anggaran; penggeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan rencana pendapatan dalam perubahan dan kebutuhan akan adanya kegiatan tambahan SKPD yang mendasari amanat undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Kementerian terkait, dan Bupati/Wakil Bupati serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya kegiatan lanjutan Tahun 2016, maka perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 54 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Banyumas No 7 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2011; Perda Kab Banyumas No 10 Tahun 2013; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan RKPD untuk pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2017 dan prioritas dan plafon anggaran sementara TA 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
ABSTRAK:
Sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun, telah ditetapkan Renstra Perangkat Daerah. Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kab. Landak No. 12 Tahun 2017 tentang RPJMD Kab. Landak Tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 46 Tahun 2016, Perpres No. 5 Tahun 2010, Perpres No. 59 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 67 Tahun 2012, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perda Prov. Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2013, Perda Kab. Landak No. 11 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra PD, Sistematika Renstra PD, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 53 Tahun 2017
Pengadaan Barang/Jasa- Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram- Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan
pengendalian program pembangunan dan program
lainnya yang terkait, perlu untuk menyusun pedoman
pelaksanaan dan Pengendalian program pembangunan
Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1111); 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Tata Cara e – Tendering; 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1111); 6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang
(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016
Nomor 71).
1. Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan
Program Pembangunan dan Program lainnya yang terkait pada
Tahun Anggaran 2018; 2. Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. BAB I : PERENCANAAN;
b. BAB II : PELAKSANAAN;
c. BAB III : PELAPORAN DAN EVALUASI;
d. BAB IV : PENUTUP
e. LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
158 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
