Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,048 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 54 Tahun 2014

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI JAWA BARAT

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Pergub 54 Tahun 2014.pdf

Abstrak

PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD 2014/NO.54

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI JAWA BARAT

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 KMK No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB, telah ditetapkan Pergub Jabar No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jabar No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Jabar No. 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Jawa Barat. Untuk optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan biaya pungutan PBB, perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Pergub No. 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Jabar yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PMK No. 83/KMK.04/2000; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jabar No. 973/KEP.727-DESEN/2008; Keputusan Gubernur Jabar No. 973.05/Kep.97-Desen/2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Barat.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.
4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 54 Tahun 2014

Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERBUP Kab. Gunungkidul No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 54 Tahun 2014

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
perbup no 54 th 2014 ttg urtug upt pengelolaan hutan.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, LD.2014/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/ Menhut-II/ 2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/ Menhut-II/ 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 54 Tahun 2014

Pedoman Teknis Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No 54.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 54 Tahun 2014

PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERWALI PEGAWAI NON PNS.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 54 Tahun 2014

TATA CARA PEMBERIAN IZIN KESEHATAN HEWAN

Kesehatan

Download :
Perbup 54 Th 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Sekolah Menengah Agama Katolik

Download :
Permenag Nomor 54 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2014

Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 54 Tahun 2014.pdf
Perpres Nomor 54 Tahun 2014 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau No. 54 Tahun 2014

Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
7. BPMPK.pdf

Abstrak

penjabaran-tugas-pokok-dan-fungsi-badan-pemberdayaan-masyarakat-dan-pemerintah-kelurahan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, BD.2014/NO.54

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Lubuklinggau.
UU No.7 Tahun 2001; UU Mo.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2008.
12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2014

Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2014.