Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2017/NO. 32, TBD. 2017, LL SETDA KAB. BURU SELATAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Buru Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas program pembangunan dalam menangani wilayah-wilayah miskin, maka perlu adanya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi,
dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Buru Selatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 03 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016; Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 050/109.a Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2017.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020
Hak Asasi ManusiaKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/WanitaCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Diubah dengan :
Permenkumham No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Permenkumham No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 32, BN.2020/No.1580, peraturan.go.id : 28 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaari pengarusutaniaan gender di
dacrah benalan terpcidu dan terkoordinasi pada seluruh
satuan kerja perangkat datrah (SKPD) don instansi
vertikal serta lembaga non pcmcnntab daerah; bahwa dengan telah ditctapkannya Peraturan Daerah
Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembongunan Daemh,
maka agar pelaksanaanriya depot terlaksana secant
intensif dan menyeluruh pet-1u dilakukem perumusan
pt-doman umum pelaksannanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalcsud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Umum
PeLaksanaan Pengarusutaincian Gender Di Daerah Kota
Banjarboru.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peratunan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Mental Dalian Negeri Nomor 15 Tahun 2008; .Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 ; .Pernturnn Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010; Peranaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1I Tahun
2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun
2011; .Peraturan Daerah Rota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Kota
Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Perencanaan Dan Pelaksanaan; Kewenangan; Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi; Pembinaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
11
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2015
Permenkumham No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Permenkumham No. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 32, BN.2015/NO.1515, PERATURAN.GO.ID :64 HLM
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR
ABSTRAK:
a. bahwa kesejahteraan sosial dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak setiap warga negara; b. bahwa perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
Menetapkan Perda, Asas Maksud, dan Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Terlantar & Fakir Miskin, Pendataan dan Penetapan, Hak dan Kewajiban, Upaya Perlindungan , Koordinasi dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
17 Halaman + Penjelasan (5 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang
Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa
depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus
mendapatkan jaminan kehidupan yang layak,
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta
perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab,
bermartabat dan berakhlak mulia;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
perlu adanya penyelenggaraan perlindungan anak
untuk menghidupkan kesejahteraan sosial anak dan
keluarga;
c. bahwa untuk kebijakan tentang penyelenggaraan
perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu
dan berkelanjutan perlu adanya pedoman dan arahan
bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal
perlindungan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang
Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraaan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DASAR HAK ANAK;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 33 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (3),
Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13
ayat (4), Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang
Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun
2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan PERDA provinsi Jatim nomor 2 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan perlindungan anak . Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; tata cara pengelolaan data dan informasi perlindungan anak ; penyelenggaraan pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga ; penyelenggaraan fasilitas peradilan ; partisipasi masyarakat ; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
jumlah 15 halaman + lampiran 49 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
