Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelerasan Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk Penyelenggaran Pemerintahan Pelayanan Publik Memerlukan Good Governance yang Menjamin Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No.41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistematika Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer, Pengembangan Sistem Aplikasi, Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri 11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 59 Tahun 2017
PENDAFTARAN - TANAH SISTEMATIS LENGKAP - GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN - KABUPATEN BATANG HARI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2017/NO.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP GUNA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di Kabupaten Batang Hari;
Untuk menindaklanjuti Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap perlu diatur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupatten Batang Hari;
Dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah secara sistematis lengkap diharapkan akan tersusunnya menu data yang akurat tentang keberadannya tanah di kabupaten Batang Hari dan akan dalam berbagai bidang yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pembangunan Kabupaten Batang Hari;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Guna Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Batang Hari
UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.2 Tahun 1960; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 1997; Permen Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No.3 Tahun 1997; Permendagri RI No.111 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional RI No.36 Tahun 2016; Perda No.11 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Guna Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Batang Hari; meliputi; Ruang Lingkup dan Tujuan; Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Tim Monitoring; Sumber Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka semua peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Kabupaten Batang Hari, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017
PERBUP Kab. Maluku Tengah No. 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Maluku TengahTahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.330/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 09 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2017; PERDAKABMALTENG No. 31 Tahun 2007; PERDAKABMALTENG No. 04 Tahun 2016; PERDAKABMALTENG No. 22 Tahun 2013; PERBUPMALTENG No. 44 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Sistematika Penyusunan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 58 Tahun 2017
rencana strategis perangkat daerah kabupaten boalemo-renstra
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2017/NO.668
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,"' Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati Ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008 ; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 ; Permendagri No. 73 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022, termasuk di dalamnya mengatur tentang kedudukan RENSTRA Perangkat Daerah, sistematika RENSTRA Perangkat Daerah, pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 16 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan
dan anggaran tahun 2017 sebagai dasar penyusunan kebijakan
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan
plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja
daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016-2021.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2016-2021
yang memuat perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah,
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta
penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
68 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 57 Tahun 2017
PERBUP Kab. Tegal No. 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Tegal Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2017
Mengubah
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa guna percepatan pembangunan desa dan dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di Kab tegal, serta mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai standar hidup dan penghidupan yang layak dan produktif berupa tersedianya akses air minum layak 100%, mengurangi kawsan kumuh hingga 0% dna menyedikan akses sanitasi layak hingga 100% pada tahun 2019, Pemkab Tegal telah menganggarkan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM); bahwa agar pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dapat berdaya guna dan berhasil guna, tepat sasaran sert atepat mutu, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Program daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2007; Permndagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 9 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2016; Perbup Tegal No 77 Tahun 2016; Perbup Tegal No 81 Tahun 2016; Perbup tegal No 17 Tahun2 017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan PAsal 12 ayat (2) dan ayat (3),penambahan ayat (2a) pada Pasal 12, perubahan ayat (4) Pasal 6, perubahan -pada Lampiran V.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 tahun 2017 diubah.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 57 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017-RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018-RENJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2017/NO.667
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu penyesuaian perencanaan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Boalemo Tahun 2018. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017 - 2022, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018, perlu disesuaikan dan disempurnakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Peraturan yang diubah adalah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 630), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 4 diubah, ketentuan Pasal 6 diubah, diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 8 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016
Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016
Pasal II Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
