Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri A Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Bagi SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 54 Tahun 2014
PERGUB Prov. Gorontalo No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pembayaran & Pembebanan APBD
Mengubah :
PERGUB Prov. Gorontalo No. 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pembayaran & Pembebanan APBD
perubahan atas peraturan gubernur gorontalo nomor 02 tahun 2014 tentang prosedur pembayaran dan pembebanan anggaran pendapatan dan belanja daerah
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2014/NO.54
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pembayaran Dan Pembebanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur Gorontalo ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.3 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; PP No.109 Tahun 2000; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.23 Tahun 2011; Perpres No.35 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Prosedur Pembayaran Dan Pembebanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Rubber Consortium Limited
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Data Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas hulu
ABSTRAK:
bahwa fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi merupakan instrument penting dalam, dan pemberian pelayanan pada masyarakat;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pengelolaan data Kinerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja, Pejabat Pengelola Data Kinerja, Pelaporan Data Kinerja, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 54 Tahun 2014
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, LD.2014/NO.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan
kebutuhan atas pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,
maka kemampuan sumber daya aparatur
pemerintahan perlu untuk terus ditingkatkan;
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan
kemampuan sumber daya aparatur pada pemerintah
daerah-, maka perlu diberikan pendidikan dan
pelatihan teknis yang sesuai dengan tugasnya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan bantuan hukum, dipandang perlumenetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati TanahLaut tentang Standar Operasional Prosedur PelayananBantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM; TATA KERJA; DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL, maka dipandang perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam kabupaten Lebong
Materi Pokok: setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
ABSTRAK:
Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan
Masyarakat.
Bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan
fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan
Retribusi Tempat Pelelangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro
Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini diatur tentang retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas
pasar pertokoan yang dikontrakan. Peraturan ini menetapkan
struktur dan besarnya tarif baik untuk retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan maupun tarif retribusi untuk tempat
pelelangan. Peraturan ini mengatur bahwa pemungutan
retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk Wajib
Pajak yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari
retribusi yang terutang. Selanjutnya peraturan ini juga
mengatur tata cara pembayaran, tata cara penagihan,
pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa
penagihan, serta tata cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Penjelasan 4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
