Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

Menemukan 10.861 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2014

Pemberian Gaji Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pejabata Negara Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PP Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014

Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial

Kesehatan

Download :
Permenkes Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 53 Tahun 2014

DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Download :
Perbup 53 Th 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 53 Tahun 2014

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

APBD

Download :
Perbup 54 2014.pdf

Abstrak

penjabaran-apbd-2015

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2014/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PerMen Dalam Negeri No 13 Tahun 2006; PerMen Dalam Negeri No 32 Tahun 2011; PerMen Dalam Negeri No 37 Tahun 2014; PERDA Kabupaten Pandeglang No 1 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 10 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 11 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 12 Tahun 2011; PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2012; PERDA Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Pendapatan; 2. Belanja; 3. Pembiayaan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 53 Tahun 2014

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERATURAN BUPATI No. 53 th 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 53 Tahun 2014

Pengelolaan Nama Domain di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Administrasi dan Tata Usaha Negara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download :
53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 53 Tahun 2014

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Badan Keluarga Berencana.

Download :
Perbup Wonosobo Tahun 2014 No 53.pdf

Abstrak

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2014/NO.53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo serta visi, misi dan tujuan strategis organisasi, maka perlu menyusun fungsi, tugas, dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan unsur dan kewenangannya secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas serta tata kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Susunan Organisasi Bab III Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Bab IV Tata Kerja Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Badan Keluarga Berencana dicabut.
29 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu No. 53 Tahun 2014

Pedoman, Penataan Dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Abstrak

PEDOMAN, PENATAAN DAN PENGAWASAN ZONA LOKASI MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KAPUAS HULU

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2014/NO.53, TBD No.53, LL KAB. KAPUAS HULU: 16 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman, Penataan Dan Pengawasan Zona Lokasi Menara Bersama Telekomunikasi Di Kabupaten Kapuas Hulu

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka untuk mengendalikan Pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas Hulu agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka perlu diatur penataan pendirian menara telekomunikasi;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/3/2009, Nomor 3/P/2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2013.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembangunan Menara Baru, Penempatan Lokasi Menara Telekomunikasi, Rekomendasi Cell Plan, Penggunaan Menara, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian, Review Cell Plan, Ketetuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2014.
16 halaman dan 2 halaman penjelasan

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 53 Tahun 2014

PETUNJUK PELAKSANAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Pergub 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Download :
Perpres Nomor 53 Tahun 2014.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2014.